Nama : Mojang Zulfa Amadea
Prodi : IEKI2B
NIM : 2009776
Islam sebagai agama sempurna dan paripurna, menghasilkan berbagai macam gagasan dasar dalam kehidupan manusia, kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bernegara, sejarah telah mengajarkan penerapan anggaran Negara yaitu dikelola oleh baitulmaal pada masa itu, selanjutnya, islam mengatur pengelolaannya dan pendistribusiannya sehingga dapat memiliki kemaslahatan bersama dan Negara pada umumnya. Melalui zakat dan wakaf, islam mampu membuktikan bahwasannya ia lebih unggul dibandingkan dengan konsep buku yang mulai bermunculan pasca islam.
Ekonomi neoklasik percaya bahwa kebijakan publik biasanya didasarkan pada kemampuan pemerintah dalam menarik pajak dan memacu tarif pada subsidi asing. Dalam bahasa ekonomi yang termasuk sebagai kebijakan publik salah satunya berupa kebijakan fiskal. Sehingga dalam bahasa ekonomi konvensional dipandang sebagai instrumen pemerintah yang berusaha meningkatkan aktivitas ekonomi melalui pajak dan pengeluaran pemerintah. Lahirnya kebijakan fiskal dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Fiskal adalah salah satu bagian atau instrumen ekonomi publik. Kebijakan fiskal secara tradisional bisa disebut juga keuangan publik, merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber untuk memenuhi fungsi-fungsi pemerintah. Penghasilan dan pembiayaan otoritas publik dan administrasi keuangan.
Di dalam sejarah Islam, keuangan publik berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan negara Islam oleh Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat (Khulafaur Rassyidin). Kendatipun, sebelumnya telah digariskan dalam AL-Qur'an, dalam hal santunan kepada orang miskin. Dalam pemikiran Islam menurut M. Faruq An-Nabahan, pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu tanggung jawab terhadap perekonomian. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah Islam menggunakan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki oteritas yang bersifat memaksa, walaupun demikian pengurus, pengelolaan atau penyelenggaraan jalannya negara tidak luput dari mekanisme pertanggung jawaban oleh para pengurus, pengelola dan penyelenggara negara. Untuk melaksanakan tugas sebagai suatu organisasi yang memiliki harta kekayaan yang bersumber dari penerimaan negara yang dipergunakan untuk membiayai segala proses pengurusan, pengelolaan dan penyelenggaraan. Di Indonesia hal-hal yang berhubungan dengan proses penerimaan dan pengeluaran negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya.
Keuangan negara merupakan lembaga yang sangat penting dalam suatu negara, karena lembaga ini berkaitan erat dengan negara dan bagaimana kas negara yang diisi dari uang rakyat itu dikelola untuk memutar roda pemerintahan dan pembangunan. Apabila keuangan negara tidak dikelola dengan baik maka konsekuensinya tujuan negara tidakakan tercapai dan kemakmuran masyarakat tidakan terpenuhui. Setiap penggunaan disahkan, dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh lembaga pengawas yang diatur oleh undang-undang.
Pemerintah sebagai lembaga negara yang mengelola keuangan negara, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara. APBN harus dikelola secara tertib dan bertanggungjawab sesuai kaidah umum praktek penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, setelah APBN ditetap-kan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden.
Dewasa ini , pemanfaan potensi keuangan islam yang bersember dari zakat, infak dan wakaf sebagai instrument pengentasan kemiskinan, menimalisir pengangguran sudah menjadi kajian oleh para pakar ekonomi islam. Ziauddin Ahmad, dalam paparnya menawarkan zakat, infak dan wakaf sebagai instrument kebijakan fiskal, dan mengkaji permasalahan deskripsi dan empirisasi ruang lingkup perekonomian islam yang menganut prinsip-prinsip etika islami.
Sumber-sumber keuangan pemerintah diluar zakat, infak, sedekah dapat ditentukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah yang ada. Sumber keuangan yanga baru dapat dibentuk setelah proses pengkajian fiqh yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-qur'an dan hadist. Misalkan apakah dalam system yang ada untuk mencapai tujuan penghapusan tingkat kemiskian, menimalisir pengangguran, menngkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sementara itu kalau kita bandingkan proses penentuan jenis pajak baru dalam system ekonomi konvensional dengan system ekonomi islam, tampak bahwa jenis pajak baru dalam keuangan public dalam system ekonomi konvensional dikaji berdasarkan prinsip yang berbeda dengan system ekonomi islam.
Dalam al-qur'an terdapat kurang lebih 30 ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakan zakat, infak ataupun wakaf, hal ini menunjukkan betapa pentingnya kegiatan islamiah tersebut. Kalau pada saat ini, dampaknya dalam kegiatan ekonomi masih dalam tahap normal, ini tentu disebababkan dari kegiatan zakat, infak, sedekah sehingga dampaknya terhadap distribusi pendapatan menjadi optimal.
Pengelolaan kegiatan ekonomi islam zakat, infak, maupun sedakah, sesungguhnya merupakan instrumental fiskal islami yang sangat luar biasa potensinya. Potensi ini bisa digarap dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan besar pendorong pemberdayaan ekonomi ummat dan pemerataan pendapatan. ujung dari semua itu akan bermuara pada meningkatnya perekonomian bangsa. Hal ini didukung oleh kecendrungan peningkatan jumlah dana pengelolaan zakat, infak, sedekah, yang terhimpun dari tahun ke tahun.
Islam mengharuskan negara untuk memelihara urusan rakyat, salah satu urusan rakyat yang wajib dilaksanakan oleh negara adalah mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bentuk kewajiban negara atas masalah ini diatur melalui institusi baitul mall sebagai lembaga pengelolaan keuangan negara dalam Islam.Â
Di Indonesia dan Lembaga Amil Zakat dan lembaga keuangan syari'ah sebagai salah tonggak perekonomian saat ini. Melalui zakat, infaq dan wakaf, islam mampu membuktikan bahwasannya ia lebih unggul dibandingkan dengan konsep buku yang mulai bermunculan pasca islam. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana pengaruh anggaran keungan Negara Islam terhadap perkembangan perekonomian dengan menggunakan zakat dan wakaf sebagai instrumennya. penelitian literature ini menghasilkan adanya efek zakat dan wakaf jika dikelola dan disalurkan dengan tujuan peningkatan dan perkembangan pereknomian. Di dalam Ekonomi Islam, Bayt al-Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya, yang kaum muslim berhak memilikinya sesuai hukum Islam, maka harta tersebut adalah hak Bayt al-Mal. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk maslahat kaum muslim dan pemeliharaan urusan mereka, merupakan kewajiban atas Bayt al-Mal. Bayt al-Mal dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga. Jadi, Bayt al-Mal adalah tempat penampungan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan negara.
Sumber keuangan negara dalam Islam yang dapat diterapkan di Indonenesia diantaranya adalah zakat, infaq dan wakaf. Secara sistematis perangkat penyeimbang perekonomian dalam Islam berupa diwajibkannya zakat terhadap harta yang tidak diinvestasikan, sehingga mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya, disaat yang sama zakat tidak diwajibkan kecuali terhadap laba dari harta yang diinvestasikan, Islam tidak mengenal batasan minimal untuk laba, hal ini menyebabkan para pemlik harta berusaha menginvestasikan hartanya walaupun ada kemungkinan adanya kerugian hingga batasan wajib zakat yang akan dikeluarkan, maka kemungkinan kondisi resesi dalam Islam dapat dihindari.
Sistem bagi hasil dalam berusaha (profit and loss sharing) mengggantikan pran bunga membuka peluang yang samaantara pemodal dan pengusaha, keberpihakan sistem bunga kepada pemodal dapat dihilangkan dalam system bagi hasil. Sistem inipun dapat menyeimbangkan antara sektor moneter dan sektor riil. Adanya keterkaitan yang erat antara otoritas moneter dengan sektor belanja negara, sehingga pencetakan uang tidak mungkin dilakukan kecuali ada sebab-sebab ekonomi riil, hal ini dapat menekan timbulnya Inflasi.Â
Keadilan dalam distribusi pendapatan dan harta. Fakir miskin dan pihak yang tidak mampu ditingkatkan pola konsumsinya dengan mekanisme zakat, daya beli kaum dhu'afa meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil ditengah masyarakat dan tersedianya lapangan kerja. Intervensi Negara dalam roda perekonomian. Negara memiliki wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal tertentu yang tidak dapat diserah kan kepada sector privat untuk menjalankannya seperti membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.
Ada dua fungsi Negara dalam roda perekonomian melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian dari adanya penyelewengan atau distorsi seperti; monopoli, upah minimum, harga pasar dan lain-lain. Peran negara dalam distribusi kekayaan dan pendapatan serta kebijakan fiskal yang seimbang. Dengan berkembangnya sistem perekonomi Islam di Indonesia melaluai lembaga keuangan syari'ah dapat membuka peluang kerja sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia juga ditandai dengan banyak lembaga zakat yang ada dengan potensi sangat besar untuk membantu pertumbuhan perekonomian serta menanggulangi kemiskinan.
Potensi badan amil zakat yang besar juga dapat membantu defisit keuangan negara yang meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya zakat, infak dan sodaqoh dapat ikut membantu perekonomian serta mengatasi defisit keuangan negara sehingga bisa menurunkan utang luar negeri. Dengan potensi yang ada dapat menekan utang luar negeri serta meningkatkan pendapatan negara sehingga bisa bebas dalam jeratan utang yang harus ditanggung baik pokok maupun bunganya yang harus dibayar oleh pengeluaran negara.
Daftar Pustaka
