Pengelolaan pinjaman daerah harus dikelola dengan baik. Karena pengelolaan pinjaman sangat dipengaruhi oleh berbagai hak seperti fluktuasi belanja daerah. Secara umum, alokasi belanja daerah akan terus mengikuti besarnya penerimaan daerah. Penerimaan daerah sendiri pada daerah otonomi masih terus bergantung pada dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman daerah merupakan sebuah investasi berupa perbaikan dan penambahan infrastruktur sosial ekonomi.
Salah satu daerah di Indonesia yang saat ini melakukan pinjaman daerah yaitu Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi NTT berencana akan membangun 32 segmen jalan provinsi dan menyelesaikan ruas jalan provinsi dalam waktu yang singkat. Pemprov NTT melakukan pinjaman daerah melalui Bank NTT. Bank NTT juga telah menyatakan komitmennya untuk merealisasikan pinjaman daerah kepada pemprov NTT dengan skema pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Seperti yang sudah diketahui, bahwa APBD jumlahnya terbatas. Sebagian besar anggaran ini akan digunakan untuk kegiatan rutin, termasuk gaji ASN. Sisa dari anggaran tersebut baru di distribusikan untuk kegiatan lainnya termasuk untuk melakukan pembangunan infrastruktur. APBD provinsi NTT ini ternyata tidak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur dalam satu anggaran saja.
Pinjaman daerah untuk pembangunan infrastuktur ini menjadi sebuah solusi untuk menjawab lambannya pembangunan infrastruktur karena keterbatasan anggaran dana. Keterbatasan ini karena dana APBD yang relatif terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan ruas jalan provinsi NTT dalam waktu yang singkat.
Skema pinjaman daerah ini telah melibatkan Bank NTT dalam mendukung terwujudnya pembangunan di daerah khususnya di bidang infrastruktur. Pinjaman daerah ini menjadi bentuk dukungan nyata dari Bank NTT terhadap Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat. Antara Bank NTT dan gubernur sama-sama bertekad akan menyelesaikan semua ruas jalan provinsi NTT dalam tiga tahun.
Dengan terobosan skema pinjaman daerah ini semoga menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Terobosan seperti inilah diharapkan dapat diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur di wilayahnya.
Dengan ini dapat di simpulkan bahwa pinjaman daerah sangat bermanfaat dan memiliki peran yang penting dalam melakukan pembiayaan pembangunan. Pinjaman daerah menjadi sebuah solusi alternatif untuk melakukan pembangunan infrastruktur suatu daerah. Selain itu dengan menggunakan pinjaman daerah diharapkan dapat mempercepat tercapainya pembangunan suatu daerah terlebih lagi untuk daerah yang APBD nya tidak terlalu besar.
