Parameter Kepercayaan Publik terhadap Indonesia dalam Melawan COVID-19

Berbagai daya dan upaya sudah dilakukan untuk menurunkan kurva penularan COVID-19 di Indonesia. Pada kenyataannya, setelah empat bulan berlalu kondisi tidak kunjung membaik. Indonesia kini bahkan menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID 19 terbanyak di Asia Tenggara. 

Kepercayaan terhadap pemerintah pun menurun karena dianggap lamban dan tidak responsif terhadap keadaan saat ini. Saya lantas melakukan survei kecil-kecilan di media sosial, bertanya kepada beberapa netizen pilihan, apa sajakah parameter yang membuat kepercayaan publik kepada kemampuan negara menangani COVID 19 berkurang?

Data Tidak Transparan
Dugaan tidak transparannya pemerintah dalam menyampaikan perkembangan COVID-19 di Indonesia sebetulnya sudah mulai disinggung oleh lembaga Human Rights Watch sejak bulan April lalu. 

Dugaan itu diperkuat oleh pengakuan Juru Bicara Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) yang membenarkan adanya perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perbedaan itu terjadi lantaran terbatasnya aliran data dari Kementerian Kesehatan.

Ditambah lagi, di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mencurigai bahwa jumlah pasien COVID-19 lebih banyak dari yang dilaporkan setiap harinya. 

Asumsi tersebut berangkat dari banyaknya kasus kematian yang dimakamkan menggunakan protokol COVID-19 dibandingkan data pasien yang dinyatakan meninggal dunia dalam keadaan positif. Perbedaan data tersebut bisa jadi karena sedikitnya pengujian COVID-19 dilakukan.

Anggaran Tidak Transparan 
Selain data yang diduga tidak transparan, pun halnya dengan anggaran. Indonesian Corruption Watch menyoroti BNPB dan Kementerian Kesehatan yang tidak melaporkan penggunaan anggaran secara berkala kepada publik. 

Anggaran tersebut meliputi anggaran untuk pengadaan alat rapid test, yang belakangan diketahui tidak terlalu akurat. Kemudian anggaran untuk bantuan sosial yang kemudian berakhir kisruh, karena banyaknya korban terdampak COVID-19 yang justru tidak tercover bansos.

Menanggapi sentilan ICW, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya blak blakan membuka dapur anggaran negara untuk menangani COVID-19. Mengutip dari laman CNN Indonesia, Menkeu mengatakan alokasi anggaran penanganan dampak pandemi corona mencapai Rp695,5 triliun rupiah setelah mengalami tiga kali revisi. Menkeu lantas berani menjamin telah menyiapkan bukti alasan pemerintah mengambil keputusan demikian. Menurutnya fokus pemerintah kini beragam, urgensi dan darurat. Menkeu pun mengaku siap untuk diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) terkait anggaran tersebut.

Namun dalam praktiknya di lapangan, Menkeu mengakui memang terkendala berbagai hambatan. Seperti realisasi bantuan kesehatan yang baru mencapai Rp1,35 triliun dari total anggaran kesehatan sebesar Rp87,55 triliun. Mandeknya penyaluran anggaran kesehatan terbentur oleh beberapa faktor seperti keterlambatan proses penagihan, verifikasi klaim biaya perawatan oleh BPJS Kesehatan, serta proses revisi anggaran.

Lebih Mengutamakan Stabilitas Ekonomi dibanding Nasib Rakyat
Poin terakhir ini sudah barang tentu berkaitan dengan kebijakan new normal atau masa transisi PSBB yang diterapkan di pertengahan  bulan Juni lalu. Langkah ini diambil karena sudah banyak perusahaan-perusahaan besar mulai mengencangkan ikat pinggang dan usaha-usaha kecil terdampak banyak yang terpaksa gulung tikar.