Peristiwa besar terjadinya wabah virus COVID-19 ini tentu memberikan dampak yang besar dari berbagai dimensi dalam masyarakat dalam aspek seperti moral, budaya, dan suatu negara. Menjadi menarik untuk disimak setiap proses realita dari bagian harmonisasi masyarakat serta kekuasaan itu dianggap mampu mengkonsolidasikan kembali pengaruhnya.
Ancaman dalam konteks mengahadapi COVID-19 akhirnya akan berhadapan dengan polemik. Fase pertama, terlepas dari tingkat fluktuatif kasus virus ini melanda kita tidak menyangkal itu terhadap hal lain terhadap semua pesan rasionalitas dan efisien yang berusaha untuk membantu mengurangi beban masyarakat tetap dijalankan dan diyakini akan semakin menguat tatanan sosial. Fase kedua, cerminan pemerintah yang terlihat jelas menyesuaikan kejadian ini dengan menunjukkan komitmen yang kuat setiap alternative kebijakan yang wajar jika bukan tanpa masalah.
Slavoj Zizek merupakan seorang filsuf kontemporer yang terkenal provokator dan mengesankan dengan penggunaan humornya. Slavoj Zizek menguraikan pandemi COVID-19 dalam buku terbarunya " Pandemic: COVID-19 Shakes The World " yang mengungkapkan realitas tarik menarik antar berbagai kepentingan yang sedang saling berhadapan ini memang ada benturan yang tidak bisa dihindarkan lagi.
Zizek beragumen dalam isi bukunya ada menggunakan istilah " Komunisme " namun ia tidak mengkaitkan dengan gaya lama atau pembahasan antar kelas. Zizek bependapat " Perlunya organisasi global yang dapat mengontrol dan mengatur ekonomi serta membatasi kedaulatan negara saat dibutuhkan " hal itu menunjukkan perubahan penggeseran terkoordinasi ini agar dapat memobilisasi besar besaran sumber daya negara untuk membayar gaji macam sektor, menasionalisasi layanan.
Dalam hal tersebut, Zizek tentu memberi gambaran Komunisme. Menurutnya merujuk terhadap keberhasilan China yang berhasil mengatasi pandemi itu menunjukkan kelayakkannya yang di dasari dari otoritas itu sendiri.
Yang menarik untuk disimak dari buku terbarunya ini ada poin poin yang memberi perhatian. Umat manusia " Di Hukum " oleh pandemi ini telah merubah kerangka aturan sosial serta kondisi ideal perekonomian termarjinalkan. Dari setiap cara negara untuk membangun kembali konsensus nasional, agenda adalah prespektif perubahan yang secara rasional dapat diimplementasikan. Tentu negara mempunyai kapasitas hingga pertimbangan proses politik justru merupakan hal terpenting dalam agenda tersebut.
Maka, agenda mendesak di sini adalah bagaimana memberi perhatian tentang tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang dibutuhkan untuk meraih keberlangsungan menghadapi pandemi tersebut. Maka laksanakan hal tersebut dengan sungguh sungguh, hapus inefisiensi dalam birokrasi dan terapkan audit kinerja yang ketat sehingga operasionalnya dapat lebih efisien dan kinerjanya meningkat.
