Dinamika Suksesi dan Syahadat Pejabat Negara

Tanggal 1 Oktober lalu kita disibukkan dengan agenda pelantikan wakil rakyat yang (katanya) baru, yang akan mewakili kita sebagai rakyat biasa dalam fungsi-fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Beberapa hari lagi pun media di tanah air akan sibuk memberitakan serba-serbi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 -- 2024 yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. 

Meskipun dalam kondisi saat ini yang mengalami berbagai macam tekanan baik dari kalangan para mahasiswa, tekanan dari partai politik, tekanan dari pendukungnya dulu yang sekarang kecewa dengan sikap presiden terhadap revisi UU KPK, dan tekanan dari partai oposisi dan kelompok lainnya yang sejak kampanye pemilu sudah terang-terangan menentang pemerintah. 

Setelah pelantikan, Presiden dan Wakil Presiden akan mengumumkan para menteri yang menjalankan sektor pemerintahan untuk mengeksekusi visi dan misi Presiden Jokowi saat kampanye.

Agenda suksesi pejabat negara sedang berlangsung dan menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, tentu dalam periode baru ini selama 5 tahun mendatang akan lebih banyak tantangan bagi para pejabat negara yang baru, apalagi di tengah era yang saat ini banyak disebut sebagai era post-truth, era disrupsi, era kemajuan teknologi (komputasi awan, big data, internet of things, dsb.), era industri 4.0, dst. 

Tentu menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi pejabat negara 5 tahun mendatang untuk menghadirkan masyarakat Indonesia sesuai dengan "Visi Indonesia" yang disampaikan oleh Joko Widodo terbagi dalam lima fokus pembangunan yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, pangkas yang menghambat investasi, reformasi birokrasi, dan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Tentu semua ini untuk mencapai masyarakat Indonesia yang optimis menatap masa depan di tengah kompetisi global.

Iya memang semua itu adalah hal-hal ideal yang ingin kita capai, tapi semua terlihat mudah bila hanya sekadar diucapkan, apalagi yang mengucapkan adalah seorang politisi yang bisa diucapkan sesuka hatinya pada saat kampanye untuk meluluhkan hati para pemilih agar mencoblosnya saat pemilu. Baik para anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden, yang kemudian memilih menteri-menterinya. 

Teringat oleh apa yang disampaikan oleh Prof. Salim Said, "Jangan pernah percaya omongan politisi". Saya sangat sepakat betul dengan ucapan beliau. Bolehlah kita menitipkan aspirasi kita dalam setiap pemilu, tapi jangan sampai kita percaya penuh dengan kata-kata para politisi karena dibalik ucapannya itu ada berbagai kepentingan yang hendak dia penuhi dan hendak dia bayar, rakyat hanya dimintai legitimasi saja pada saat pemilu, selepas itu kepentingan-kepentingan lain yang hendak dibela, kepentingan pengusaha yang membiayai partai, kepentingan partai politik, kepentingan keluarga, kepentingan perusahaan, dsb. 

Itulah banyak analisis yang menyebut era politik saat ini masuk pada Politik Oligarki, di mana kekuasaan politik dikuasai oleh segelintir kecil elit saja. Penguasaan segelintir elit ini baik dari ketua partai politik ataupun pengusaha kemudian berpengaruh kepada masyarakat hingga harga telur dan parkir motor di pasar pun bisa mereka kendalikan.

Tentu ini menjadi pressure yang sangat tinggi kepada Presiden Jokowi, banyak pihak yang meyakini bahwa sebenarnya Jokowi adalah orang baik, tapi sayangnya beliau ada di pusaran orang-orang yang menjalankan Politik Oligarki itu. Sehingga terlihat seperti kurang lincah dalam mengambil kebijakan

Maka dalam periode mendatang besar harapan masyarakat agar Presiden memilih orang-orang yang menjadi pembantunya dari orang-orang yang sangat kompeten, bermoral, dan hanya taat untuk menjalankan visi presiden (bukan visi ketua partai, pengusaha, dll.). Banyak yang mengidam-idamkan presiden membentuk kabinet Zaken, yang mana kabinet diisi oleh orang-orang yang ahli, bukan yang memiliki konflik kepentingan partai politik. Dengan menyerahkan kepada yang ahli artinya akan memberikan katalis kepada masyarakat Indonesia untuk siap menghadapi kompetisi global.

Sayangnya ini bukan menjadi suatu hal yang mudah, karena orang-orang yang berada di sekitar presiden ini masih akan saja terus memberi tekanan. Apalagi ketika melihat anggota DPR yang baru ini semakin meyakinkan publik bahwa wakil rakyat pun tak sepenuhnya mewakili dirinya. Bisa kita lihat dari bagaimana sikap DPR baru yang ternyata masih saja mendukung revisi UU KPK, bagaimana integritas mereka yang minim sekali presensinya yang seharusnya menjadi 'murid baru' parlemen saja sudah berani bolos mewakili rakyat.