Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk jenjang menengah mulai dapat dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang.
“Diharapkan PJJ dapat dilaksanakan di 34 satuan pendidikan di 34 provinsi pada tahun 2026. Jika jumlah murid mencapai sekitar 100 murid per provinsi, maka diperkirakan ada 3.400 murid yang dapat mengakses PJJ pada tahun 2027,” ujar Tatang dalam acara peluncuran uji terap penyelenggaraan PJJ jenjang pendidikan menengah, Kamis (7/8/2025).
Untuk mencapai target tersebut, Kemendikdasmen mulai melakukan berbagai persiapan, salah satunya melalui uji terap PJJ di beberapa satuan pendidikan. Program ini bertujuan untuk menguji efektivitas metode pembelajaran jarak jauh sebelum diterapkan secara luas di seluruh Indonesia.
Salah satu lokasi yang dipilih untuk pelaksanaan uji terap ini adalah Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, dengan target sebanyak 100 murid pada tahun 2025. Pemilihan sekolah luar negeri ini didasarkan pada kebutuhan siswa WNI yang tersebar di berbagai wilayah dan belum semua memiliki akses pendidikan menengah yang memadai.
Kemendikdasmen menerapkan model PJJ di SIKK karena SIKK merupakan sekolah Indonesia luar negeri dengan jumlah murid terbesar dan berperan sebagai sekolah induk bagi sejumlah Community Learning Center (CLC). Dengan cakupan yang lebih luas, SIKK menjadi lokasi strategis untuk mengembangkan dan menyempurnakan model PJJ sebelum diluncurkan secara nasional.
Uji terap di SIKK ini tidak dilakukan sendiri, melainkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah kerja sama dengan SMA Negeri 2 Padalarang yang sebelumnya telah sukses menjalankan program SMA Terbuka. Selain itu, Universitas Terbuka dilibatkan sebagai penjamin mutu dan pengawas pelaksanaan PJJ, sedangkan untuk pengembangan bahan ajar dan dukungan teknologi, Kemendikdasmen bekerja sama dengan SEAMOLEC.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tingginya angka anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan. Berdasarkan data Kemendikdasmen, saat ini terdapat sekitar 3,9 juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Dari jumlah tersebut, sekitar 25% memutuskan untuk berhenti sekolah karena berbagai alasan, seperti keterbatasan biaya, faktor keluarga, pernikahan dini, hingga lokasi sekolah yang terlalu jauh dari tempat tinggal.
Dalam kondisi tersebut, PJJ dianggap sebagai solusi alternatif untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia, termasuk yang berada di wilayah terpencil atau luar negeri, tetap mendapatkan hak atas pendidikan. Dengan sistem belajar jarak jauh yang fleksibel, siswa dapat mengakses pembelajaran tanpa harus hadir secara fisik di sekolah.
“PJJ menjadi salah satu upaya untuk memberikan pemerataan pendidikan yang membuka akses bagi siapa saja dan di mana saja,” ucap Tatang.
Ia menambahkan bahwa program ini merupakan tahap awal untuk mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu, merata, dan inklusif. Dengan dukungan teknologi dan kerja sama antar lembaga, PJJ diharapkan mampu mempersempit kesenjangan pendidikan di Indonesia.
“Semoga inisiatif program ini memberikan manfaat yang nyata bagi anak-anak kita menuju Indonesia Emas,” tutupnya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
