Masuk tahun politik, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kasih himbauan. Disarikan dari Kompas.com 13/12/2022, katanya, pendekatan bersifat keras dan adu domba harus dihindari. Antara stabilitas politik dan demokrasi mesti jalan seimbang dan perlu dikelola dengan baik. Kalau salah satu mendominasi, bakal ada ketimpangan serta rawan muncul kerusuhan. Negara-negara Timur Tengah jadi contoh nyata sebagai wilayah yang tak mampu mengelola politik.
Sebelumnya, Pak Jokowi mengingatkan para capres-cawapres agar tak pakai politik identitas saat tarung rebutan vox pop pada pilpres 2024. Mengapa, karena trik itu amat berbahaya. Lebih jauh Presiden menambahkan, sebaiknya debat antar kandidat berisi materi gagasan atau ide. Bukan perdebatan yang justru menjadikan situasi politik tambah panas.
Khusus di Indonesia, saya kira wajar himbauan serta peringatan oleh Pak Moeldoko dan Presiden Jokowi. Berdasar pengalaman pemilu yang sudah berlalu, terutama pilkada, penggunaan politik identitas kerap mendominasi. Islam merupakan agama yang paling sering dibawa-bawa sebagai senjata. Mungkin karena di anut oleh mayoritas penduduk di negeri ini.
Sebenarnya, seperti apa sich hubungan ideal antara agama dengan negara. Hingga dapat menghindari munculnya kerawanan sosial politik dan gesekan antar kelompok masyarakat..? Jawab atas pertanyaan ini penting dikemukakan. Sebab, masih ada sebagian masyarakat yang belum mampu mencerna fungsi agama bagi negara. Juga sebaliknya, dimana posisi negara terhadap agama. Yang ada, justru menganggap agama punya cengkraman dominan terhadap negara.
Pada satu kesempatan, menjelaskan beberapa masalah isu strategis hasil rumusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Kota Surakarta Jawa Tengah, Ketua Umum KH. Haidar Nasir menyampaikan soal fenomena krusial yang saat ini sedang terjadi dikalangan masyarakat. Yang mau tak mau harus dicegah serta dicarikan jalan keluar. Salah satu fenomena tersebut adalah rezimentasi agama.
Apa itu..? Dikutip dari Portal MUHAMMADIYAH Cahaya Islam Berkemajuan, KH. Haidar Nasir menjelaskan sebagai berikut..:
Padahal harus diakui. Bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang disepakati oleh seluruh komponen para pendiri bangsa. Komponen dimaksud baik dari kalangan penganut agama, asal suku bangsa atau daerah dan ragam budaya. Anda tahu, sebagai penggagas para komponen punya kewajiban menjaga serta menyelamatkan Pancasila. Utamanya dari rongrongan kelompok yang ingin membentuk negara agama.
Meski beda rujukan, cucu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, Almarhum Almaghfurullah KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, punya pemikiran yang sejalan dengan KH. Haidar Nasir. Dalam menyikapi hubungan antara agama dan negara, Presiden ke-4 Indonesia ini menggunakan metode pendekatan fiqh. Sebagaimana tradisi yang senantiasa dipakai oleh para Wali Songo.
