Lagi, Mr President Salah Langkah dalam Menangani CPO dan Migor?

Kembali untuk yang kesekian kalinya Mr President Jokowi tidak peka terhadap apa yang sesungguhnya terjadi, atau kalau tidak mau disebut salah langkah dalam mengambil keputusan untuk stabilitas ekonomi serta kemajuan Bangsa dan Negeri ini dari ketidak pastian selama lebih kurang 7(tujuh) tahun beliau Memimpin Republik Indonesia. 

Apakah demikian ?.  Adapun kebijakan Mr President Joko Widodo yang akan segera melarang ekspor bahan baku minyak goreng (CPO) dan minyak goreng serta turunannya, merupakan suatu pengulangan kesalahan yang sama. Seperti pada penghentian ekspor batu bara. Kenapa ?., jika Pemerintah hanya ingin mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng tidak perlu sampai harus melakukan penghentian ekspor.

Masalah soal kelangkaan minyak goreng. seharusnya hanya persoalan teknis. Yakni mengatur ketersediaan dan pengawasan di pasar. Bukan melarang ekspor minyak goreng dan CPO serta turunannya yang akan mulai 28 April 2022 nanti. Ini akan menimbulkan masalah baru yaitu timbul keresahan pada petani sawit. Sebab akan menyebabkan harga tandan buah segar (TBS) turun drastis. Padahal harga pupuk sedang tinggi.

Tidak perlu stop ekspor. Moratorium, ini kebijakan yang mengulang kesalahan stop ekspor batu bara per Januari 2022. Seharusnya yang dilakukan cukup kembalikan kebijakan DomesticMarketObligation(DMO) CPO 20 persen. Belum tentu harga akan otomatis turun kalau tidak dibarengi dengan kebijakan harga eceran tertinggi (HET), pada minyak goreng kemasan,

Seharusnya Mr President mempertanyakan mengapa kelangkaan dan lonjakan harga jual yang luar biasa mahal bisa terjadi, padahal Indonesia(INA) merupakan penghasil sawit terbesar dunia. Kita INA  merupakan penghasil sawit, terus minyak gorengnya tidak ada,tidak ditemukan itu "Lucu-lucu norak gitu ya kan".

Seharusnya beberapa cara yang telah penulis sampaikan diatas menjadi alternative pilihan bagi Pemerintah. Bukan, jangan hanya main putuskan sesuatu yang berdampak terhadap ketidak stabilan ekonomi.

Keputusan Stop Ekspor Untungkan Negara Pesaing, Malaysia

Larangan ekspor CPO dan minyak goreng juga turunanya jelas akan menguntungkan Malaysia. Kenapa demikian ?, seperti yang kita ketahui INA diperingkat Pertama, diperingkat kedua penghasil Kelapa Sawit terbesar dunia adalah tetangga Malaysia.  

Mengingat, negara tetangga ini merupakan salah satu pesaing utama Indonesia dalam peta ekspor CPO dunia. Dan kebun Kelapa Sawit milik Malaysia di INA terdapat kurang lebih hampir mencapai 2 juta hektar, dari total 7,2 hektar kebun kelapa sawit di Indonesia., luar biasa bukan. Dan kita malah menghentikan devisa non migas kita.

Apabila Mr President tidak mengevaluasi ulang keputusan mengenai ekspor CPO,minyak goreng dan juga turunannya itu dilarang, maka industri dalam negeri juga tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi. Hal ini disebabkan  oleh kebutuhan minyak goreng yang bermasalah itu hanya sekitar 10 persen atau sekitar 5,7 juta ton pertahun dibanding total produksi yang mencapai 47 juta ton per tahun untuk CPO. Dan sekitar 4,5 juta ton pertahun untuk Palm Kernell Oil (PKO).

Mr President seharusnya mengetahui bahwa moratorium hanya akan menguntungkan pemain Kakap. Khususnya mereka yang punya pabrik kelapa sawit sendiri, fasilitas refinery (penampung), pabrik minyak goreng, atau industri turunan lainnya. Mereka memiliki modal kuat, memiliki kapasitas penyimpanan besar, dan pilihan-pilihan lain untuk menghindari kerugian. Sementara dimana rakyat dalam untuk memenuhi salah satu kebutuhan primer/pokok ?.