Orang Jerman mengatakan ende gut alles gut yang artinya adalah akhir yang baik. Yang terpenting adalah akhir. Hasil akhir adalah yang dituju, apa yang terjadi sebelumnya tidak lagi menjadi penting karena hanyalah proses untuk mencapai hasil.
Kalau melihat kilas balik pelaksanaan pemilu di Kalimantan Timur, maka pada waktu itu patut jika banyak orang was-was. Betapa tidak, diawal tahun 2014 Komisioner hampir keseluruhan KPU Propinsi, Kabupaten/Kota demisioner. Padahal tahapan pemilu telah memasuki masa yang krusial.
Keadaan menjadi lebih mengkhawatirkan karena proses seleksi dan penetapan KPU Propinsi Kaltim diwarnai dengan ‘keriuhan’. Yang terus berlanjut hingga saat penetapan dan kemudian pada saat penentuan pimpinan. Tarik ulur yang berlarut-larut membuat komisioner KPU yang baru tidak segera bisa bekerja.
Ketika unsur pimpinan sudah ditentukan juga pembagian bidang-bidang. Tiba-tiba saja staff kesekretariatan beramai-ramai mengajukan semacam pengunduran diri dari penugasan mereka di KPU. Mereka ingin dikembalikan ke instasi dimana mereka dulu bekerja.Tentu saja ini menimbulkan guncangan, terutama ketika komisioner KPU Propinsi harus mempersiapkan KPU Kota dan Kabupaten yang harus segera terbentuk.
Situasi semacam ini membuat tugas dan fungsi KPU terutama dalam melakukan sosialisasi pemilu menjadi amat terganggu. Sulit sekali mencari pesan-pesan kepada publik yang disampaikan oleh KPU perihal pemilu 2014. Salah satu hal paling mudah untuk menemukan betapa tidak maksimalnya kerja-kerja KPU dalam hal sosialisasi adalah tidak updatenya situs KPU propinsi Kaltim.
Seorang kawan sempat mengirimkan foto yang berisi gulungan contoh kertas suara tertumpuk tidak terpakai. Contoh kertas suara itu seharusnya dipakai untuk melakukan simulasi pemunggutan suara. Baik kepada panitia pelaksana maupun pemilih. Simulasi ini penting karena dalam tata pencoblosan pemilu 2014 ada 15 jenis pencoblosan yang dianggap sah. Dan 15 varian pencoblosan yang sah ini tidak tersosialisasi dengan baik.
Akibat minimnya pengetahuan pemilih, saksi dan pelaksana pemunggutan suara perihal varian pencoblosan yang sah maka kerap kali terjadi silang pendapat pada saat perhitungan suara di TPS. Untuk menentukan sah tidaknya suara perlu waktu yang cukup lama. Alhasil perhitungan suara di banyak TPS berakhir lebih dari jam 12 malam.
Secara umum KPU menerbitkan beberapa kebijakan yang bertujuan mengurangi surat suara yang tidak sah dan juga mempermudah pemilih agar bisa menggunakan hak pilihnya. Sehingga mereka yang tidak terdaftar dalam DPT bisa tetap menggunakan hak suaranya apabila memiliki identitas resmi di wilayah tempat pemilih mencoblos.
Namun lagi-lagi tidak semua panitia pemunggutan suara paham, sehingga mereka yang ber-KTP, KK atau Pasport setempat ditolak ketika ingin menggunakan hak pilihnya. Padahal kalau alasannya tidak tersedia kertas suara, tentu saja tidak masuk akal karena rata-rata kertas suara yang tersisa dari TPS cukup banyak.
Diluar segala kekurangan itu, saya melihat antusiasme pemilih untuk menggunakan hak pilihnya cukup bagus, jauh diatas situasi yang saya temukan di saat pemilu gubernur Kaltim 2013. Sampai jam 10 masih terjadi antrian pemilih untuk masuk ke bilik suara.
Dari pantauan lapangan maupun berita di media, memang ada kesalahan disana-sini, seperti surat suara yang tertukar, surat suara yang kurang, DPT yang tidak terpasang, tidak disediakan absensi untuk pemilih yang menggunakan hak suara, monbilisasi pemilih dari luar daerah dan lain sebagainya.
Namun pemilu 2014 di Kalimantan berlangsung cukup baik, tidak terdengar adanya keributan atau konflik yang menimbulkan korban. Setelah mulai perhitungan (rekapitulasi suara) sehingga kelihatan siapa-siapa yang beroleh dukungan dari masyarakat belum terdengar ada caleg yang depresi hingga tak bisa mengendalikan diri.
Pemilu 2014 di Kalimantan Timur memang tidak diawali dengan kondisi yang baik, tidak berjalan dengan sempurna. Namun kata Pak Kyai, Khusnul Khotimah, berakhir dengan baik.
Pondok Wiraguna, 13 April 2014
@yustinus_esha
