Selain itu, digitalisasi pelayanan juga mulai diterapkan di sejumlah daerah. Melalui aplikasi Mobile JKN, peserta KIS dapat melakukan antrean online, mengakses informasi fasilitas kesehatan, hingga memeriksa status kepesertaan. Langkah ini menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat memperkuat integrasi layanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat (Putri, 2024).
Namun, di balik kemajuan tersebut, masih ada pekerjaan rumah besar. Keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil membuat sebagian masyarakat belum bisa memanfaatkan layanan digital dengan maksimal. Pemerintah perlu memastikan pemerataan akses internet dan edukasi digital agar manfaat KIS benar-benar dapat dirasakan secara merata.
Peran Tenaga Kesehatan dan Masyarakat
Kolaborasi multi-level tidak hanya terjadi di antara lembaga pemerintahan, tetapi juga melibatkan tenaga kesehatan dan masyarakat. Para dokter, perawat, bidan, dan petugas administrasi di puskesmas adalah ujung tombak pelayanan KIS. Mereka bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga penghubung langsung antara kebijakan negara dan kebutuhan warga.
Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta KIS juga menjadi faktor penting. Masih banyak warga yang belum mengetahui prosedur pendaftaran, sistem rujukan, atau hak pelayanan mereka di fasilitas kesehatan. Di sinilah peran sosialisasi dan edukasi publik perlu diperkuat (Sinaga, 2025). Beberapa daerah mulai menggandeng organisasi masyarakat dan kader kesehatan untuk memperluas jangkauan informasi. Melalui pendekatan sosial dan komunitas, pesan tentang pentingnya memiliki KIS dapat tersampaikan dengan lebih mudah dan persuasif.
Menuju Sistem Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan
Program Kartu Indonesia Sehat telah membuka babak baru dalam sistem jaminan sosial di Indonesia. Namun, keberlanjutan program ini bergantung pada tiga hal utama: kolaborasi lintas level yang solid, manajemen data yang terintegrasi, dan partisipasi aktif masyarakat.
KIS bukan sekadar kartu untuk berobat gratis, melainkan simbol dari komitmen negara dalam melindungi warganya dari risiko finansial akibat sakit. Di tengah tantangan ekonomi dan ketimpangan sosial, kolaborasi multi-level yang kuat menjadi fondasi agar cita-cita "kesehatan untuk semua" benar-benar terwujud.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat harus terus dijaga. Setiap level memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Dengan kerja sama yang berkesinambungan, Indonesia bukan hanya akan memiliki sistem jaminan kesehatan yang tangguh, tetapi juga masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berdaya.
DAFTAR PUSTAKA
Agustanti, D., Anita, A., Purwati, P., & Kodri, K. (2022). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kepuasan Layanan Kesehatan Reproduksi National Health Insurance and Reproductive Health Service Satisfaction. Jurnal Keperawatan Raflesia, 4(1), 11-20.
Azeri, B., Tamba, W. P., & Silaban, R. A. (2025). Realisasi Progresif Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 5(1), 135--152.
Claudia, M. C., & Nurhasanah, N. (2025). Evaluasi Pemanfaatan E-COMMERCE Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Untuk Meningkatkan Pelayanan di Puskesmas Wonorejo Kota Samarinda. JURNAL ILMIAH NUSANTARA, 2(6), 778-783.
Fadillah, N. (2023). IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN MELALUI PROGRAM PANDA (Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Kholdun, A. I., Ismoyowati, T. W., Setianingsih, L. E., Hutagaol, E. K., Suharso, E., & Rahardjo, W. (2025). SISTEM MANAJEMEN TRANSFORMASI KESEHATAN: STRATEGI, INOVASI, DAN IMPLEMENTASI MENUJU LAYANAN KESEHATAN BERKELANJUTAN. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
