PT Garuda Indonesia Tbk secara teknis sudah bangkrut, tetapi secara legal masih belum. Demikian penjelasan Wakil Menteri BUMN dalam rapat dengan Komisi VI Selasa 11 November 2021. Alasan utama, oleh karena perusahaan dengan label GIAA yang sudah go public 10 tahun silam, saat ini sedang mengalami pendarahan yang luar biasa, sehingga Ekuitas nya sudah berada di titik minus US$ 2,8 miliar, angka yang setara dengan 40 triliun rupiah.
Sejumlah pertanyaan serius terus berkecamuk di kepala para investor maupun calon investor adalah mungkinkah GIAA akan dibiarkan bangkrut dan hilang dari peredaran? Seberapa serius pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas menormalkan operasional perusahaan ini?
Pertanyaan ini menjadi kunci informasi bagi para investor untuk membuat keputusan, terutama bagi mereka yang sampai saat ini masih setia menyimpan dan mengoleksi saham maskapai penerbangan satu-satunya milik pemerintah negeri ini. Hal yang sama pula bagi para calon investor untuk bersiap-siap untuk memborong saham GIAA atau melupakannnya saja.
Dalam beragam diskusi di komunitas pasar modal, saya menegaskan bahwa segala kemungkinan tentu saja berpeluang akan terjadi, termasuk kemungkinan akan dibiarkan bangkrut selamanya. Hanya saja musti dicermati probabalitas kemungkinan itu akan dibiarkan oleh pemegang saham.
Untuk sementara, kemungkinan yang sangat serius adalah bahwa pemerintah RI tidak akan membiarkan PT Garuda Indonesia akan menemui ajalnya, alias bangkrut.
Ada 4 pertimbangan utama mengapa GIAA tidak akan dibiarkan bangkrut secara legal oleh pemerintahan Indonesia, yaitu:
Pertama, GIAA merupakan BUMN dibidang penerbangan yang utama.Â
Setiap negara harus memiliki perusahaan yang melayani kebutuhan utama negara dibidang penerbangan. Secara historis, Garuda Indonesia memiliki nilai yang tidak bisa dihilangkan begitu saja.
Indonesia yang termasuk negara besar dengan wilayah yang menantang, maskapai penerbangan menjadi kebutuhan utama yang harus terjamin dalam segala situasi yang ada. Terutama ketika sitausi kritis, maka GIAA menjadi jawaban yang harus tersedia, tanpa harus tergantung dengan maskapai penerbangan swasta.
Kendati manajemen perusahaan Garuda ini up and down dan banyak problem yang menimpanya, itu menjadi aspek persoalan lain yang menbutuhkan penanganan serius, kebijakan dan strategi yang betul.
Disana memang ada banyak faktor yang mempengaruhinya, utama aspek politik, kepentingan dan beragam variable yang termasuk dalam kategori non-bisnis yang sesungguhnya membebani kelincahan perusahaan untuk mencapai profitabilitas yang stabil. Padahal, sesungguhnya Garuda Indonesia memiliki captive-market yang sangat kuat dan permanen.
Kedua, PT Garuda Indonesia itu sudah Go Public.Â
Artinya perusahaan ini bukan perusahaan biasa, karena sejak tahun 2011 silam dengan kode saham GIAA, perusahaan ini sudah menjual saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menjadi perusahaan publik.
Sebagai emiten yang sudah melantai di bursa efek, maka trust atau kepercayaan menjadi taruhan bagi perusahaan ini. Artinya, ketika pemerintah tidak mampu mengelola GIAA ini secara transparan sesuai tuntutan UU Bursa Efek, ini akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap eksistensi pasar modal itu sendiri.
Sangat mungkin para investor akan kehilangan kepercayaan juga untuk saham-saham lainnya yang bukan milik pemerintah. Kalau pemerintah saja tidak mampu menjaga kepercayaan masyarakat investor atas perusahaan miliknya sendiri, lalu..apalagi perusahaan lain yang dimiliki swasata.
Hal sebaliknya akan terjadi, ketika GIAA ini akan kembali pulih dan normal, akan menjadi indikasi sehat dalam pengembangan pasar modal Indonesia yang sedang naik terus meningkat secara signifikan.
Ketiga, pemerintah sedang berusaha keluar dari kondisi technically bankrupt.
Hal ini diungkapkan oleh Wamen BUMN dalam penjelasannya kepada Komisi VI DPR bahwa akan ada usaha, perjuangan yang harus segera. Artinya disadari betul, bahwa kalau tidak ada usaha yang serius, situasinya semakin memburuk, dalam pengertian beban yang harus ditanggung pemerintah akan semakin berat.
Hal ini merupakan indikasi sangat kuat bahwa GIAA tidak akan dibiarkan terus dan benar-benar bangkrut secara legal.
Keempat, Ada Anggaran Rp. 7 trilun untuk Garuda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyediakan anggaran dana sebesar Rp. 7 triliun pada tahun 2022 untuk membantu keuangan PT Garuda Indonesia.
Seperti yang diberitakan oleh cnbcindonesia.com, Anggaran sebesar 21,5 triliun rupiah pada tahun 2022 sudah dianggarkan untuk sejumlah BUMN dalam beragam program dan kepentingan termasuk Garuda Indonesia.
Bahwa dana sebanyak Rp. 7 triliun jauh dari kebutuhan minimal menutup defisit keuangan Garuda Indonesia, tetapi harus dimaknai bahwa perusahaan ini tidak akan dibiarkan bengkrut oleh pemerintah.
Dipastikan akan ada strategi untuk bisa keluar dari situasi sulit ini, tidak saja untuk bisa turn-around, tetapi sejumlah negosiasi, restrukrisa bahkan rasionalisasi akan segera diambil untuk menyelamatkan"burung garuda" ini agar sayapnya tetap kuat dan kokoh mengangkasa.
Para investor dan publik akan terus menunggu langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia menjadi normal kembali.
Yupiter Gulo, 20 November 2021
