Gonjang ganjing hasil hitung cepat Pilpres sudah seminggu berlalu, dan negeri ini memiliki dua orang Presiden RI 2019-2024 hasil QC dan Exit Poll. Presiden pertama adalah Prabowo Subianto yang sudah mereka deklarasikan sendiri sebanyak tiga kali, bahkan sudah ada syukuran besar-besaran dikediaman Prabowo. Dan Presiden kedua, sang petahana Joko Widodo yang sudah sekali menddeklarasikan kemenangannya tetapi belum ada syukuran.
Pro dan kontra hasil quick count Pilpres sudah sampai puncaknya dan pelan-pelan mulai cooling down. Nampak semuanya sudah kelelahan untuk terus berteriak siang dan malam tanpa jedah untuk menyuarakan masing-masing merasa yang benar dan sebagai pemenang.
Ini semua dinamakan euforia Pemilu serentak dan nafsu untuk menjadi pemenang dan dianggap paling benar. Padahal, real count masih berjalan terus oleh KPU, dan suara masuk yang sudah dihitung sampai sekarang, baru sekitar 26% dari total 800.000-an TPS. Semoga target pengumuman tanggal 22 Mei 2019 dicapai agar rakyat dan bangsa ini tidak terus menerus berhadap-hadapan.
Bagaimana dengan Pemilihan Legislatif, yang harus menjaring sekitar 20-ribuan caleg baru dari sekitar 250.000an orang caleg yang berkompetisi?
Beberapa cacatan kritis yang menarik untuk dicermati, sebelum KPU mengumukan hasil final, siapa saja yang berhasil lolos duduk di kursi empuk selama 5 tahun kedepan.
Pertama, berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesi, LSI dari Denny JA, menunjukkan bahwa golput untuk Pileg 2019 berada di angka 30,05%. Termasuk sangat tinggi ketimbang pileg tahun 2014 sebesar 24,89%. Ini sebuah kemunduruan yang harus disikapi secara bijaksana.
Ada kecenderungan sangat kuat bahwa pemilih lebih fokus dan antusias mengikuti Pilpres daripada Pileg. Dan sangat mungkin pemilih tidak peduli dengan caleg-caleg itu, disamping tidak kenal dan tak memiliki informasi yang memadai sebagai acuan mereka untuk memilih.
Kedua, para pemilih tidak kenal dengan benar dan baik, bahkan banyak yang sama sekali tidak kenal semua caleg yang ada di wilayahnya. Ini sangat ironis, karena kalau tetap dipilih sangat pasti pertimbangan pilihan pemilih bukan karena kualitas dan kapasitas si caleg. Alias main coblos saja dengan pertimbangan lainnnya.
Di TPS saya memilih, dan saya bertanya kepada sekitar 20-an orang tetangga yang memilih tentang si caleg. Sambil bercanda ria, hampir semua menjawab saya tidak kenal, tidak ada yang memperkenalkan, dan malas mau cari tahu informasinya, ada di baliho-baliho dipinggir jalan tetapi mana bisa hafal dan kenal.
Menarik, karena pada umumnya pemilih tetap memilih caleg tetapi miskin informasi dan data tentang si caleg.
Ketiga, kualitas caleg tidak lebih dari sekedar mencari pekerjaan saja dan bukan karena memang profesional, menguasai tugas, peran, fungsi dan tanggungjawab sebagai wakil-wakil rakyat. Ini bisa difahami, dengan kebutuhan anggota legislatif sebanyak sekitar 20.000-an orang, untuk seluruh Indonesia, maka menjadi daya tarik untuk mencoba mengadu nasib sebagai caleg.
Di Jawa Timur ada sebuah hasil survei yang dilakukan oleh Surabayapagi.com menemukan bahwa 61% Caleg tidak jelas pekerjaannya ketika mendaftar diri sebagai caleg. Ini difahami sebagai petunjuk bahwa para caleg sesungguhnya tak memiliki pekerjaan yang jelas. Dan karenanya sangat mungkin mereka mengadu nasib menjadi caleg. Kalau lolos nasibnya akan baik, kalau gagal ya terus jadi penggangguran.
Kalau hasil survei ini dianggap mewakili seluruh Indonesia, berarti dari 20.000-an Anggota Legislatif  yang terpilih 2019-2024 adalah mantan pengangguran, maka pertanyaan kritisnya adalah "Apa yang diharapkan dari anggota DPR yang pengangguran?".
Sangat mungkin, mereka yang 61% inilah yang menjadi sumber persoalan di dalam lembaga legislatif, dan yang merecoki terus menerus pekerjaan dari eksekutif pihak pemerintahan.
Keempat, banyak caleg yang berani mencalonkan diri dengan cara memaksakan diri tanpa persiapan yang memadai. Apalagi kalau didorong oleh partainya, hanya sekedar memenuhi kuota jumlah caleg saja.
Kelima, ada kecenderungan yang sangat kuat para caleg petahana itu "greedy" atau rakus akan kekuasaan menjadi anggota legislatif. Hal ini nampak dari usaha yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara agar terpilih kembali. Jamak dilakukan adalah "money politics", dengan praktek serangan fajar, amplop berisi uang yang disebarkan menjelang pemilu atau pileg.
Serangan fajar ini diakui sangat efektif untuk mendulang suara dari pemilih. Hanya saja, persaingan diantara caleg menjadi sangat ketat, sehingga berlomba untuk menaikkan nilai amplopnya. Dahulu uang Rp 10.000 efektif, pelan-pelan naik Rp 50.000, dan Rp. 100.000. Sekarang angkanya sudah bermain diatas Rp 200.000 hingga Rp 500.000. Terutama di daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota yang jumlah suaranya tidak terlalu banyak.
Kepentingan ideal maksudnya adalah memilih caleg karena untuk masa depan bangsa dan negara. Tetapi kalau kepentingan pragmatis adalah memilih caleg sesuai dengan besarnya serangan fajar yang diberikan, ataupun janji-janji lainnya.
Inilah bahayanya proses pileg yang merusak masa depan bangsa dan negara. Sebab, Caleg yang terpilih karena pertimbangan pragmatisme pemilih tidak akan menghasilkan Anggota Legislatif yang berkualitas untuk mengelola, dan menjaga republik ini agar berjalan sesuai jalur yang benar.
Mereka pasti akan mencari uang sebanyak-banyaknyaa ketika duduk di kursi empuk itu selama 5 tahun kedepan.
Ketujuh, harus diakui bahwa Pemilu serentak 2019 ini sangat rumit, seperti yang diakui oleh Wapres JK. Faktanya banyak korban meninggal dari KPPS, dan jatuh sakit ratusan orang, banyak anggota KPPS mengeluh karena honornya tidak setimpal dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya, bahkan banyak yang nombok.
Dan angka golput 30,05% sesuatu yang tidak menggembirakan, walaupun angka ini ditutupin dengan Pilpres yang golputnya hanya 19,27%.
Pertanyaannya, apakah kualitas pemilu 2019 naik akan turun? Sebab ini menjawab pertanyaan tentang kualitas demokrasi Indonesia 2019.
YupG, 24 April 2019
