Sampai Kapan Menkeu Bertahan?

Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Disahkan pada hari Senin Pon, 08 September 2025 melalui Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025. Mengutip Kompas, Menkeu Purbaya mengatakan ke wartawan (sesudah acara pelantikan) ia diberi instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik dan menyejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Pemerintah melalui program-programnya tidak boleh boleh gagal menyejahterakan rakyat. 

                                         Melihat background S1-nya dari Teknik ITB (Bandung) artinya beliau adalah orang kedua sesudah Bambang Subianto yang sama sama alumni Teknik ITB menduduki posisi Menkeu. Bambang Subianto menjadi Menkeu dari bulan Mei 1998 sampai Oktober 1999, artinya hampir 1,5 tahun bertahan sebagai Menkeu. 

                                                By the way ada analisis menarik yang keluar dari mulut Menkeu baru ini. Ia mengatakan bahwa selama 20 tahun terakhir ini, mesin pertumbuhan ekonomi nasional berjalan timpang. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peran swasta besar dengan laju pertumbuhan kredit cepat. Namun, peran pemerintah kurang optimal.Sementara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, peran pemerintah besar melalui pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Namun, peran swasta kurang optimal dengan laju pertumbuhan kredit rata-rata 7 persen per tahun. 

                                                  Ke depan, pemerintah (mungkin maksudnya dengan Menkeu baru) akan menghidupkan 2 (dua) mesin tersebut. Namun perlu beliau camkan. Posisi Menkeu itu termasuk "kursi panas", karena selalu direspon pasar. 

                                                          Belum apa-apa beliaunya sudah blunder. Ia mengatakan tidak begitu mengerti tuntutan 17+8 itu. Yang pertama kata Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, mengaku belum mempelajari tuntutan 17+8. Yang kedua Purbaya menyebut, aksi demo yang melahirkan tuntutan 17+8 itu hanya merupakan aspirasi dari sebagian kecil rakyat Indonesia. "Tapi, pada dasarnya begini. Itu, kan, suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya." ujar Purbaya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), usai pelantikan sebagai Menkeu oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden, Senin (8/9/2025).

                                  Pada sisi lain Menkeu baru pak Purbaya ini tetap optimis bahwa Indonesia akan tumbuh dengan 8 (delapan) persen. namun dia memakai analogi bahwasanya domestic demand Indonesia itu kuat, lanjutnya, "Asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik," katanya.

                              Padahal sumber melambatnya ekonomi ya government expenditure itu, atau belanja pemerintah. Alokasi malah banyak ke (misalnya) makan bergizi gratus, kemudian pembelian pesawat militer, dan gaji legislatif. Tambah maybe gaji Menteri serta Wamen-wamennya. Ini hanya contoh kecil, dari hasil obrolan di poskamling. Padahal yang dibutuhkan daerah adalah transfer ke daerah atau TKD yang lebih besar. Jangan dipotong potong.

                                    Perlunya Menteri yang bicara gentle agreement ke hadirat Presiden bahwa kita ini memiliki budget constraint atau kendala anggaran. Menkeu kudu berani ngomong ke Presiden mengenai program yang perlu dievaluasi, bahkan dihentikan. Memang tampak banget, arah kebijakan fiskal ke depan periode PraGib ini cenderung sentralistik. Artinya, transfer dana ke daerah dipotong untuk direalokasi ke sejumlah program prioritas Presiden. Naganaganya nih  ada "burden sharing" antara pemerintah dengan BI (Bank Indonesia) yang akan dan akan diperbesar.

                                             Logikanya pemerintah membutuhkan dana besar untuk membiayai APBN (misalnya untuk kesehatan, bantuan sosial, pemulihan ekonomi). Jika semuanya ditutup dengan utang komersial, beban bunga akan sangat berat. Maka sebagian pembiayaan ditanggung bersama dengan BI, lewat mekanisme pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI dengan bunga rendah atau bahkan ditanggung BI. Artinya, mekanisme pembiayaan bersama ini dilakukan lebih cepat untuk menutup kebutuhan anggaran negara, agar tidak menunggu proses pasar (lelang obligasi) yang bisa memakan waktu atau tergantung kondisi investor.

                              Dalam kondisi seperti ini, ketahanan seorang Menteri Keuangan tidak hanya ditentukan oleh kecakapannya mengelola fiskal, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga komunikasi politik dan kepercayaan publik. Blunder awal dalam merespons isu 17+8 menunjukkan betapa rapuhnya posisi seorang Menkeu di tengah sorotan pasar dan tekanan sosial-politik. Jika tidak segera diperbaiki, kredibilitas Menkeu bisa terkikis sejak awal, padahal tantangan fiskal ke depan menuntut konsistensi arah kebijakan dan keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer.

                                                 Awalan yang buruk dari sang Menkeu baru ini -entah berupa kesalahan komunikasi, blunder kebijakan, atau langkah awal yang tersandung- bisa dianggap sebagai tiket masuk untuk enter museum atau malah ke bonBin. Dalam konteks jabatan publik, awal yang goyah bukan berarti akhir akan gagal, selama ada kemauan memperbaiki dan konsistensi menjalankan perbaikan. Semoga melalui pintu exit dengan baik nantinya.