Kontestasi pesta demokrasi DKI Jakarta telah usai, dan berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan calon Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno akan menjadi pemenang dalam kontestasi tersebut. Yang menjadi spesial dalam kontestasi kali ini adalah terlepas dari begitu kencangnya issue agama yang menempel pada kedua pasang calon, pemilih DKI Jakarta sampai dengan saat akhir nampaknya masih bingung dalam menentukan pilihan, hal ini terlihat jelas dari beberapa lembaga survey yang menyatakan bahwa di masa akhir kampanye putaran kedua, terlihat adanya peningkatan tingkat popularitas dari pasangan Basuki T. Purnama (Ahok) dan Djarot S. Hidayat.
Masyarakat DKI melihat bahwa banyak perbaikan yang dilakukan selama masa kepemimpinan Ahok yang sebelumnya adalah Wakil Gubernur DKI melanjutkan jabatan dari Presiden saat ini Joko Widodo. Beberapa hal terlihat jelas dari mulai dibangunnya beberapa mega proyek di bidang lalu lintas, perbaikan layanan kepada masyarakat secara langsung dibidang perijinan dan kependudukan, bantuan subsidi langsung kepada golongan masyarakat miskin lewat sarana Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, dan bantuan subsidi langsung lain, sampai dengan yang terlihat begitu masif di akhir periode Ahok, yaitu “Pasukan Oranye” yang tersebar sampai ke pelosok kampung guna memberikan layanan kebersihan dan sebagai model pasukan reaksi cepat ketika musim hujan tiba.
Selain itu, yang mungkin luput dari pantauan banyak orang adalah Ahok memberikan nuansa reformasi yang begitu kental pada administrasi pajak di Jakarta. Sejak tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Harta atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dialihkan administrasinya dari yang sebelumnya di Pemerintah Pusat, ke Pemerintah Daerah. Dan tepat setelah pengalihan tersebut, dilakukanlah perubahan dalam administrasi perpajakan di DKI Jakarta.
Reward over Punishment
Walaupun Gubernur DKI Jakarta ketika itu adalah Joko Widodo, namun otak dibalik perbaikan administrasi pajak adalah Ahok. Hal ini dimulai dengan melakukan perekrutan tenaga dari Direktorat Jenderal Pajak, yang kemudian banyak juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah lainnya. Selanjutnya, dilakukan perampingan struktur Dinas dan membagi dua unit administrasi pajak yaitu UPPD dan Dispenda. Secara tegas Joko Widodo ketika itu meminta agar aparat pajaknya untuk mencapai target penerimaan pajak, atau apabila tidak mampu maka akan dicopot dari jabatan yang disandang. Memang model seperti ini tidak hanya diberlakukan kepada pegawai Dinas Pajak semata, namun juga bagi seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), namun hal ini dinilai sebagai salah satu kunci kesuksesan dari tercapainya target penerimaan pajak DKI Jakarta. Namun tidak hanya hukuman yang keras yang diberlakukan kepada pegawai Dinas Pajak, hadiah juga diberikan kepada mereka, pegawai Dinas Pajak diberikan insentif sebesar 10 (sepuluh) kali gaji bulanan mereka untuk memompa semangat kerja mereka, dan diberikan setiap triwulan. Hal ini dinilai sebagai kunci sukses berikutnya dan memberikan bukti bahwa memberikan hadiah dan hukuman secara proporsional dapat membentuk pola organisasi yang berkomitmen pada kinerja.
Mengawasi Lewat Sistem Online
Tak hanya itu, model pengawasan juga dilekatkan kepada Wajib Pajak DKI. Sistem online pertama kali diperkenalkan Ahok untuk melakukan pengawasan ini, dan kembali lagi hal ini kemudian diamini kesuksesannya dan diikuti oleh berbagai daerah. Cara yang dilakukan Ahok dengan melakukan pengawasan online dinilai sukses. Sistem yang digunakan Ahok adalah melakukan pengawasan jumlah peredaran usaha (omzet) dari wajib pajak melalui pemantauan pada cash register wajib pajak, hal ini sama seperti yang dilakukan oleh beberapa negara dengan penyelenggaraan administrasi pajak terbaik di dunia dengan skala ekonomi yang kurang lebih sama dengan ekonomi formal Indonesia semisal Chile.
Segel atau Bayar
Selain melakukan pengawasan dengan ketat, Ahok juga menerapkan kebijakan penegakan hukum yang keras dan tidak tebang pilih. Setiap Wajib Pajak harus membuat rekapitulasi omzet peredaran usahanya, terutama bagi sektor-sektor yang berbasis kas seperti hiburan dan jasa kebugaran. Apabila ada satu bulan saja rekapitulasi terlambat atau malah tidak dibuat, maka secara tegas petugas pajak akan mendatangi tempat tersebut dan memberikan teguran tertulis, dan hal ini diawasi secara sistem informasi dan dilaporkan langsung ke kantor Ahok. Tidak hanya itu, administrasi Ahok juga menerapkan segel dan penutupan usaha apabila ada penunggak pajak. Dijalan-jalan di DKI Jakarta kita tidak akan merasa aneh apabila suatu bangunan ditempelkan segel, yang isinya adalah bahwa objek tersebut belum memenuhi pembayaran pajaknya.
Perbaikan Pajak Era Ahok ke Direktorat Jenderal Pajak
Keengganan dan rasa segan dari wajib pajak sebetulnya linear dengan contoh yang diberikan Ahok selama periode administrasinya. Ahok dinilai sebagai sosok bersih dan cenderung jauh dari skandal dan korupsi. Sosok tersebut juga membawa suasana batin pelaku ekonomi di DKI Jakarta menjadi tertib dan patuh dalam melaksanakan kewajiban terkait kegiatan ekonominya. Hal ini jelas berbeda ketika stereotip Pegawai Negeri Sipil di jaman dahulu adalah sebagai pegawai yang santai, kurang professional, dan korup, dan hal ini sampai dengan berakhirnya jabatan Ahok nanti di bulan Oktober akan terus menempel pada PNS Pemda DKI, sebagai PNS yang professional, berwibawa, tegas, dan dapat diandalkan, serta “bersih”.
