Pengertian ruang publik dalam konteks spasial adalah tempat dimana setiap orang mempunyai hak untuk bebas mengakses tanpa harus membayar. Ruang publik berkaitan dengan semua bagian-bagian dari lingkungan alam dan binaan dimana masyarakat memiliki akses gratis. Ruang publik meliputi: jalan, square, tanah perkerasan, ruang terbuka hijau dan taman, dan ruang publik/privat yang aksesnya tidak dibatasi (Carmona et al, 2004:10).
Ruang publik ada di sekitar kita dan menjadi bagian penting yang menyatu dalam kehidupan sehari-sehari masyarakat di perkotaan: jalan-jalan yang dilewati ketika dalam perjalanan menuju sekolah atau kantor, alun-alun dan taman kota tempat anak-anak bermain, tempat komunitas-komunitas kota berkumpul dan berinteraksi, tempat untuk berolahraga, atau tempat untuk rekreasi dan menjauhkan diri sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari yang sibuk. Betapa ruang publik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat di perkotaan.
Peranan Ruang Publik Bagi Kota di Indonesia
Ruang publik berperan dalam mendefinisikan karakter suatu kota sekaligus bernilai sebagai aset bagi suatu kota. Apa yang mendefinisikan karakter kota adalah ruang publiknya, bukan ruang privat. Ukuran dari setiap peradaban besar adalah kota dan ukuran kehebatan sebuah kota dapat ditemukan dalam kualitas ruang publik, taman dan alun-alun (John Ruskin, Common Place). Karenanya, ruang publik adalah elemen kota yang menjadi salah satu indikator dalam menilai apakah suatu kota dianggap sebagai kota yang sukses atau tidak. Ruang publik yang berkualitas tinggi dengan lingkungan yang terpelihara baik dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat di perkotaan dengan menciptakan nilai tambah secara ekonomi, sosial, ataupun lingkungan. Itulah mengapa dalam penyediaannya diperlukan perancangan ruang publik kota yang baik agar tercapai kesesuaian fungsi ruang publik bagi masyarakat umum. Dalam konteks perancangan kota (urban design), ruang publik juga dapat difungsikan untuk memperindah lingkungan kota melalui pembentukan faktor keindahan arsitekturalnya.
Dalam tatanan aturan perundang-undangan, ruang publik di Indonesia mempunyai arti yang sangat penting bagi wilayah kota/kawasan perkotaan dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam pasal 28, pada perencanaan tata ruang wilayah kota ditegaskan tentang perlunya rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di dalam suatu kota. Dalam hal ini, RTH dan RTNH yang disediakan untuk publik dikategorikan sebagai ruang publik. Selanjutnya pasal 29 mempertegas mengenai proporsi RTH yaitu paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan proporsi RTH publik paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Sehingga dalam penyediaan ruang publik di perkotaan hendaknya memperhatikan proporsi sesuai aturan yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
Kondisi dan Permasalahan Ruang Publik Kota di Indonesia Saat Ini
Seiring dengan prioritas utama pemerintah pusat dan daerah yang masih terfokus pada keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, agaknya masalah ketersediaan ruang publik cenderung kurang diperhatikan dan dikesampingkan. Padahal sebagai ruang yang tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat di perkotaan, jika dikelola dengan baik dan ditinggikan kualitasnya bukanlah hal yang tidak mungkin ruang publik justru dapat memberikan manfaat untuk ekonomi lokal.
Saat ini ketersediaan ruang publik kota di kota-kota di Indonesia secara umum dapat dikatakan kurang layak secara kualitas. Masih banyak ditemui ruang publik kota yang gagal dalam mengemban fungsinya sebagai ruang utama masyarakat untuk saling berinteraksi dan melaksanakan kegiatan sosial budayanya secara aman dan nyaman. Penggunaan ruang publik yang tidak sesuai, fasilitas ruang publik yang kurang responsif terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat, dan peralihan atau penghilangan fungsi ruang publik menjadi contoh permasalahan yang harus dihadapi dalam pemanfaatan ruang publik di perkotaan.
Lebih lanjut permasalahan ruang publik kota di Indonesia dalam prakteknya dapat dijabarkan menjadi beberapa permasalahan utama, yaitu terkait ketersediaan dan implementasi ruang publik kota, implementasi kebijakan tata ruang yang mengatur tentang perencanaan ruang publik kota, peralihan atau penghilangan fungsi ruang publik kota, komersialisasi dan privatisasi ruang publik kota, serta tingkat partisipasi masyarakat terhadap ruang publik kota.
Ketersediaan ruang publik kota di Indonesia perlu ditinjau kembali apakah sudah sesuai dengan skala pelayanan kegiatan fungsional di tingkat kota. Selain itu, kuantitas ruang publik di kota-kota di Indonesia terutama RTH cenderung tidak memenuhi proporsi luasan 20% dari luas wilayah kota. Terkait implementasi ruang publik kota, permasalahan yang muncul adalah masalah minimnya kualitas ruang publik. Di kota-kota di Indonesia masih banyak ditemui ruang publik yang tergolong gagal menghidupkan interaksi antar masyarakat penggunanya karena ketidaksesuaian antara desain dan kebutuhan. Hal ini terlihat dari banyaknya useless space, ruang publik yang bersih, rapi tetapi justru kosong dan sepi karena kurang menarik bagi masyarakat. Aksesibilitas umumnya masih buruk karena tidak tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kemudahan aksesibilitas, selain itu masih banyak ditemukan ruang publik yang tidak menyediakan sarana parkir yang memadai. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak tertata rapi dan justru merusak image ruang publik itu sendiri. Terbatasnya perawatan dan pengelolaan yang selalu dibebankan pada pemerintah kota, kurangnya kenyamanan dan keamanan, serta kurang diperhatikannya aksesibilitas dan fasilitas pada ruang publik bagi orang yang berkebutuhan khusus juga menambah daftar permasalahan ruang publik kota yang perlu untuk segera diselesaikan.
Dalam konteks kebijakan tata ruang kota, pada prakteknya terjadi ketidaksingkronan antara apa-apa yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW), Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang terkait dengan perencanaan ruang publik kota. Perencanaan ruang publik yang diatur dalam RTRK atau RTBL kadang tidak sesuai dengan arahan yang terdapat pada RDTRK, sehingga hal ini menjadi celah yang memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap fungsi dan alih guna lahan. Contohnya peralihan fungsi RTH publik menjadi area terbangun untuk permukiman.
Penghilangan fungsi ruang publik kota juga sering ditemui di kota-kota di Indonesia dimana ruang publik seperti taman, lapangan, kawasan wisata tidak lagi hanya berubah fungsinya tapi berangsur-angsur justru menghilang, tergantikan oleh mall, pusat perbelanjaan, atau ruko-ruko. Praktek komersialisasi dan privatisasi ruang publik oleh private sector sudah mulai marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, terutama di Jakarta. Ruang publik yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan publik dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dijadikan ruang publik milik privat. Parahnya komersialisasi dan privatisasi ruang publik ini tak jarang justru dijadikan permainan empuk yang melibatkan kepentingan investor, developer bahkan pemerintah kota sendiri.
Di Jakarta, banyak mall-mall, kawasan perumahan eksklusif yang menyediakan ruang publik, taman, hutan kota di lahan milik privat yang mengharuskan masyarakat untuk membayar jika ingin menggunakannya, menjadikan ruang publik tersebut hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Di Yogya bentuk komersialisasi ruang publik terlihat dari maraknya baliho iklan di berbagai tempat dengan dalih mengejar target pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terlepas dari permasalahan implementasi dan kebijakan, tingkat partisipasi masyarakat terhadap ruang publik kota menjadi masalah krusial dalam pemanfaatan ruang publik kota di Indonesia. Masyarakat Indonesia umumnya kurang memiliki kesadaran untuk ikut menjaga dan merawat ruang publik, bahkan dalam tingkatan terendah seperti membuang sampah pada tempatnya. Sense of belonging atau rasa memiliki masyarakat Indonesia terhadap ruang publik rendah, sehingga masih banyak ditemui sampah berserakan ataupun vandalisme di area ruang publik.
Konsep Ruang Publik Kota yang Berkelanjutan
Ruang publik setidaknya harus memiliki tiga kriteria dasar yaitu responsive, democratic and meaningful. Ruang publik harus bisa mengakomodir kegiatan, keinginan, dan minat pengguna (responsive). Ruang publik harus bisa digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya serta dapat diakses oleh berbagai kondisi fisik manusia tanpa diskriminasi (democratic). Ruang publik harus memiliki keterkaitan antara ruang dan manusia serta dengan konteks sosial, dapat memberikan arti atau makna bagi masyarakat lokal secara individual maupun kelompok (meaningful) (Carr, 1992:19).
Dalam mewujudkan ruang publik kota untuk semua yang berkelanjutan, selain memenuhi tiga kriteria tersebut perencanaan ruang publik dapat mengaplikasikan place making (Project for Public Space), pemberdayaan community planning, kemitraan antara pemerintah, private sector, dan masyarakat untuk secara kolaboratif menata kembali ruang publik kota melalui aset, inspirasi dan potensi masyarakat lokal sehingga bisa mengakomodir kebutuhan pengembangan di masa mendatang. Untuk itu terlebih dahulu diperlukan penguatan public awareness dan social control masyarakat yang salah satunya bisa melalui program sosialisasi dan dengan solusi pemberian insentif-disinsentif. Berkaca pada Bandung dan Surabaya, di era teknologi seperti sekarang ini social control masyarakat serta hubungan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah kota dengan masyarakat dalam lingkup kehidupan perkotaan dapat terjalin baik dengan memanfaatkan sarana media sosial. Konsep Bandung Command Center yang menjadi pusat kendali Kota Bandung juga sangat sesuai untuk mendukung perwujudan ruang publik kota yang berkelanjutan.
Pemerintah kota dan daerah juga harus menjaga kesesuaian rencana tata ruang kota sehingga implementasinya berjalan sesuai arahan rencana kebutuhan 20 tahun mendatang dan celah yang memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap fungsi dan alih guna lahan dapat dihindari. Komersialisasi dan privatisasi ruang publik kota dapat ditekan melalui solusi kerjasama Public Private Partnership dengan tetap mempertahankan ruang publik untuk kepentingan publik tanpa harus mengubah, menghilangkan fungsi ataupun status kepemilikan dari ruang publik tersebut. Pengaplikasian Public Private Partnership dapat mencontoh dari beberapa program pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang telah dicanangkan oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Dalam hal ini implementasi Good Urban Governance yang akuntabel, transparan, responsif, partisipatif, efektif sangat diperlukan. Menurut saya, Bandung dan Surabaya sudah selangkah lebih maju dan dapat dijadikan acuan kota-kota lain di Indonesia dalam mewujudkan ruang publik kota untuk semua yang berkelanjutan di masa mendatang.
Referensi:
Carmona et al. 2004. Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design. New York: Routledge.
Carr, Stephen. (1992). Public Space. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
http://www.pikiran-rakyat.com/serial-konten/kejar-pad-dengan-komersialisasi-ruang-publik