Mohon tunggu...
Yuke Ivana Kusuma W
Yuke Ivana Kusuma W Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa UIN MALANG

Memiliki ketertarikan di bidang Non-akademik, ingin mantapkan skill. Menghargai setiap progress meskipun 1%.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Urgensi Integritas Nasional

30 Oktober 2023   17:17 Diperbarui: 29 November 2023   00:30 162
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Model ini mampu membangun integrasi wilayah jugan dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat darn pegawai belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Intergrasi model ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa indonesia tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial.

4. Model Integrasi Nasional

Model ini memiliki strategi kebijakan yaitu Policy Assimilasionis dan Policy Bhinneka Tunggal Ika. Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.

INTEGRATION POLITIC
POLITIC

Myron Wainer dan Ramlan Subakti (2010) lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik.

Integrasi Politik dibagi menjadi lima jenis, yakni:

1. Integrasi Bangsa
2. Integrasi Wilayah
3. Integrasi Nilai
4. Integrasi Elit Massa
5. Integrasi Tingkah Laku

Pengertian 5 jenis integrasi politik:
1. Integrasi Bangsa

Integrasi Bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional.

2.Integrasi Wilayah

Integrasi Wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit- unit yang lebih kecil beranggotakan kelompok- kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun