Politik identitas telah menyebabkan spirit menjaga keutuhan NKRI sudah begitu melemah dalam pikiran sebagian masyarakat Indonesia. Situasi ini tentu saja sangat berbahaya. Masyarakat Indonesia tidak boleh terus-menerus dibiarkan larut dalam praktik politik identitas. Karena disamping akan membahayakan keutuhan negara, juga bisa merusak harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.
Belajar dari Konflik Yugoslavia dan Bosnia
Pelajaran penting yang dapat dipetik dari konflik panjang yang terjadi di Balkan, Yugoslavia secara umum dan Bosnia secara khusus, perpecahan maupun konflik antar etnis dan agama dapat dihindarkan jika pada negara multi etnis dan multi agama terdapat suatu wadah yang dapat dijadikan sebagai alat pemersatu.
Yugoslavia pernah menjadi negara besar dibawah kepemimpinan Josip Broz Tito yang berhasil mempersatukan berbagai etnis dan agama melalui program "Unity and Brotherhood". Namun seiring dengan meninggalnya Tito, unity and brotherhood di Yugoslavia pun ikut hancur, dimana dampak yang dirasakan begitu besar. Yugoslavia hilang dari peta dunia, sementara itu Bosnia & Herzegovina mengalami konflik antar etnis berbalut agama, hingga terjadinya tragedi genosida.
Meskipun Bosnia & Herzegovina hari ini telah damai dan berdiri sendiri sebagai sebuah negara, namun sisa-sisa dari kepedihan konflik hingga saat ini masih terasa. Sebagaimana yang terungkap dalam pertemuan antara delegasi tim studi banding Indonesia dengan Interreligious Council Bosnia, sampai hari ini pemerintah Bosnia & Herzegovina yang berjalan dengan pembagian kekuasaan antar etnis yang dulu bertikai, kondisinya tidak terlalu harmonis akibat sisa trauma konflik di masa lalu.
Indonesia sendiri sebagai negara multi etnis dan multi agama juga memiliki wadah pemersatu, yaitu Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan Pancasila jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan program "Unity and Brotherhood" di Yugoslavia, karena Pancasila merupakan buah kesepakatan dari para pendiri bangsa yang dituangkan dalam konstitusi negara. Berbeda halnya dengan "Unity and Brotherhood" yang berupa sebuah program atas inisiatif seorang tokoh yang ikut tenggelam seiring dengan hilangnya tokoh pencetusnya.
Pancasila dan NKRI ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya NKRI, maka tidak akan lahir Pancasila. Sebaliknya, tanpa adanya Pancasila maka NKRI yang terdiri dari ratusan etnis dan berbagai pemeluk agama mungkan sudah lama bubar akibat pertikaian antar sesama sebagaimana yang dialami oleh negara Yugoslavia.
Untuk mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan NKRI, tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan kecuali dengan cara terus mempertahankan eksistensi Pancasila dan menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya pada setiap individu dan ke seluruh penjuru nusantara.
Menjaga eksistensi dan mengoptimalkan peran Pancasila sebagai dasar negara dan wadah pemersatu bagi kebhinekaan di Indonesia dapat dilakukan dengan memahami intisari dari seluruh butir yang terkandung di dalam Pancasila.Â
Ketika berpidato di dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menjelaskan bahwa jika kelima butir Pancasila diperas menjadi satu, maka satu sila tersebut adalah Gotong Royong.
Praktik politik identitas di Indonesia yang berjalan dengan spirit kebencian dan permusuhan sesama anak bangsa sangat berpotensi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Situasi ini harus dihadapi dengan spirit gotong royong yang menjadi intisari dari Pancasila. Artinya, setiap kelompok yang berselisih dan terjebak ke dalam praktik politik identitas harus dirangkul dan diberikan kesadaran untuk kemudian bersama-sama membangun bangsa demi kemajuan Indonesia.
