Dalam pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa Indonesia adalah “negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia”, ...dst. Berdasarkan hal ini, maka kekuasaan terbesar dalam negara Indonesia ialah rakyatnya. Oleh sebab itu, kita sebagai rakyat (walaupun bukan sebagai pemerintah) juga perlu turut serta membangun negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Caranya 'rakyat wajib turut mengawasi dan memberi masukan kepada pemerintah, baik masukan atas kekurangan atau pembangunan ke keadaan yang lebih baik.'
----
Sebagai rakyat, tidak boleh bersikap masa bodoh atau lemah (pasrah terhadap keadaan) terhadap keadaan negara dan jalannya pemerintahan. Lakukan perlawanan terhadap hal yang tidak benar dan dukung hal yang positif. Contohnya, memilih ditilang daripada memberi uang 'damai' pada petugas polisi lalu lintas, mengkritik keras (dalam batasan yang wajar) pada keadaan pemerintah yang buruk.
Di sini, saya ingin mengkritik keadaan pemerintah yang 'berpikir instan mengenai pembangunan'. Adakah bayi yang baru lahir bisa langsung berlari (... bukankah harus belajar merangkak, duduk, berdiri, berjalan, lalu berlari)? atau mobil yang baru dikendarai dapat langsung dijalankan dengan gigi 4 (... bukankah harus dari gigi 1 baru gigi 2 baru gigi 3 baru gigi 4)?
Perumpamaan ini cocok dengan pola pembangunan saat ini: belum apa-apa sudah merencanakan bangun tol laut, kereta, ini, itu..., tapi hal-hal yang kecil pun belum tersentuh atau diperbaiki. menurut saya jauh lebih baik jika pembangunan dimulai dari yang sederhana dulu, contohnya:
1. dalam aspek pemerintahan:
- penataan kinerja birokrasi (ringkas, mudah, tanpa pungli, professional, melayani rakyat tanpa membeda-bedakan)
2. aspek pendidikan:
- perbaikan kualitas pendidikan (pendidikan gratis dan subsidi bulanan bagi org miskin; perbaikan kualitas guru; pendahuluan pembentukan budi pekerti daripada pembentukan intelektual; perhatian pada kesejahteraan guru; pembangunan sekolah gratis yang layak pakai di daerah-daerah, apalagi daerah terpencil).
3. aspek memajukan kesejahteraan umum:
- pembinaan masyarakat (pembinaan pengelolaan potensi alam pada kampung-kampung, gotong-royong, penyatuan ikatan kekeluargaan antar penduduk-penduduk kampung).
- pembinaan program kb (untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk).
- pembangunan tempat ibadah, apakah masjid, gereja, vihara, dll.
- penanaman kesadaran menjaga kebudayaan agar tidak musnah pada setiap suku adat.
- memajukan sumber daya manusia, bukan hanya dari segi intelektualismenya, tapi juga dari segi kepribadiannya (mencintai lingkungan alam, menghargai sesama, tdk egois, pengertian, sabar, tekun, jujur, bertanggungjawab, berjiwa sosial/suka membantu).
4. aspek lingkungan:
- menghentikan pengrusakan lingkungan alam, jangan menukar kelestarian lingkungan alam dengan uang, minyak, tembaga, dll. Hentikan penebangan hutan, baik dgn alasan untuk industri kelapa sawit atau komoditas lainnya! Hentikan pertambangan di Papua, baik oleh Freeport maupun pengusaha lokal! Jaga kelangsungan hidup makhluk di dalam laut! Gunung, sungai, hutan, pulau, laut tidak boleh dirusak dengan alasan apapun, apakah utk kesejahteraan masyarakat atau untuk memajukan perekonomian. Tanpa merusak lingkungan pun, sebenarnya masyarakat boleh mengambil keuntungan dari alam tanpa harus merusaknya, dalam arti 'kita boleh mengambil sumber daya alam, tapi harus dengan memperhatikan keutuhannya/pemulihannya kembali ke keadaan semula'. Jadi, jika kita mengambil sesuatu dari alam, kita juga perlu bertanggung jawab untuk mengembalikannya sama seperti kondisinya yang mula-mula. Contohnya: kalau pohon di hutan ditebang, harus memperhatikan kelangsungan hidup hewan-hewan di sekitarnya dan meninggalkan tunggulnya tetap di tanah agar dapat bertumbuh sekitar beberapa tahun mendatang; kalau menangkap ikan, jala yg digunakan harus yang berkotak-kotak besar agar yg ditangkap hanya ikan dewasa dan bukan anak-anak ikan.
5. aspek hukum:
- bela kaum lemah dan tegakkan keadilan yang benar dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan.
- hakim atau jaksa jangan makan uang (tidak meminta uang dan menolak uang suap atau gratifikasi).
- hakim atau jaksa bersyukur atas pendapatan yang diterima dari negara dan mencukupkan dirinya dan keluarganya dengan pendapatan bulanannya dari negara.
- polisi selalu ingat pada pengabdian negara dan mengayomi warga.
6. aspek ekonomi:
- tidak boros. apa yg dapat dihemat, dihemat. ingat pepatah menabung pangkal kaya? ya, dengan menabung dan tidak boros, tentu pundi-pundi negara dapat bertambah dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat bersama. Coba lihat kasus pemborosan: jalan-jalan ke luar negeri berkedok studi ke luar negeri oleh anggota dpr, pengadaan fasilitas mewah bagi pejabat padahal tanpa fasilitas mewah pun baik-baik saja.
- kesadaran untuk menggunakan uang negara secara bertanggung jawab. dari mana pendapatan negara? dari pajak, dari bumn, dari wisata, dll. ke mana pendapatan negara? untuk membiayai aparatur pemerintahan, pembangunan infrastruktur, memajukan kesejahteraan rakyat, menyediakan fasilitas kesehatan yg berkualitas bagi masyarakat. Bukan untuk dikorupsi dan dihamburkan untuk kesenangan pribadi.
7. aspek politik:
- saya harap sebaiknya pilkada ditiadakan saja. apakah demokrasi = money politic, menjatuhkan org lain, menghalalkan segara cara untuk menang, manipulasi suara di tps supaya menang? apakah hanya org yang beruang banyak yang dapat maju sebagai kontestan kepala daerah, sedangkan org miskin yang punya komitmen untuk memajukan daerahnya tidak dapat menjadi kepala daerah? lalu apakah arti demokrasi itu? supaya kita diacungi jempol dan dipuji oleh pihak luar bahwa Indonesia adalah negara yang sangat demokrasi? apakah politik berarti sebentar boleh kawan dan sebentar boleh lawan tergantung situasi? tentu semuanya tidak. tetapi politik hanya ditujukan untuk satu hal, yaitu kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kepribadian masyarakat. Jadi, siapa yang terpilih menjadi presiden, wakil, menteri, gubernur, bupati, walikota, kepala desa/rw harus amanah dan bagi yang kalah dalam pilkada harus turut mendukung pihak yang menang untuk kesejahteraan dan kemajuan daerahnya.
8. aspek pelaksanaan suatu program:
banyak program yang baik di Indonesia, contohnya layanan kesehatan bpjs, sekolah gratis, pembangunan plta, bantuan sosial bagi rakyat tdk mampu, dll. Tapi hasilnya tidak ada atau tidak sepenuhnya terlaksana di lapangan, karena perencanaan yang tidak matang, kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan, dan dan ketidakkonsistenan pelaksanaan. Contohnya:
- perencanaan yang tidak matang: lihat layanan kesehatan bpjs begitu banyak masyarakat yg akhirnya setengah mati karena harus menunggu agar sampai giliran diperiksa dokter. Jadi kalau orang sudah mau mati, apakah harus menunggu sampai dapat giliran diperiksa dokter? Dan banyak dokter yang enggan mengikuti program bpjs atau yang setengah hati melayani pasien bpjs.
- kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan: banyak dana bantuan pendidikan dan bantuan sosial dikorupsi.
- ketidakkonsistenan pelaksanaan: di Makassar dulu semasa jabatan walikota Ilham Arif Sirajudin, terdapat larangan dan denda untuk buang sampah sembarangan. tapi keseriusannya hanya ditunjukkan di awal-awal saja, setahun kemudian sudah pudar peraturan itu. juga, pola pelayanan birokrasi yang berubah dari tahun ke tahun. Coba berkunjung ke kantor layanan pengurusan pajak setempat, mungkin tahun ini begini, tahun depan lain lagi, tahun depannya lain lagi, tidak ada sebuah kondisi yang tetap dan konsisten / stabil yang menjadi pola pelayanan dalam jangka waktu yang sangat lama.
----
Dan sebagai rakyat, tentu tdk boleh serta merta menyalahkan pemerintah saja, tetapi harus memperbaiki pribadi sendiri dan sadar untuk hidup baik, bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, orang lain, dan Tuhan.
Saya percaya dan optimis bahwa pemerintahan masa kini (Jokowi) lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya, bukan dari segi ekonomi, tapi dari segi keseriusan untuk memperbaiki negara (tidak korupsi, demokratis, amanah) tetapi harus mendengarkan kritik dari masyarakat, karena kritik yang pedas dan keras tidak ditujukan untuk menjatuhkan pemerintahan, tetapi untuk memperbaiki pemerintahan yang ada. Semoga Tuhan masih mengingat kita dan beserta dengan kita sebagai anakNya.
