Mohon tunggu...
Yudhi Hertanto
Yudhi Hertanto Mohon Tunggu... Penulis - Simple, Cool and Calm just an Ordinary Man

Peminat Komunikasi, Politik dan Manajemen

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Memahami Komunikasi Publik pada Pjs Gubernur

22 Juni 2018   10:03 Diperbarui: 22 Juni 2018   10:09 402
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Secara bersamaan, kondisi seperti ini menimbulkan pemahaman bahwa aparatur sipil diluar aparatus kekuatan bersenjata tidak mampu mengelola situasi daerah dari berbagai sektor yang seharusnya menjadi domain dibawah koordinasi manajerial seorang petinggi pejabat daerah.

Kita pernah hidup dalam nuansa otoritarian yang tidak memberikan ruang dinamika atas perbedaan pandangan, ketika para pejabat daerah diisi oleh instrumen kekuatan bersenjata saat Orde Baru sebagai implementasi kekaryaan dalam bentuk dwi fungsi ABRI.

Pihak lain yang akan mengajukan hak angket atas penunjukan Pjs Gubernur pun tidak kalah menimbulkan polemik turunan dari kekisruhan yang telah terjadi. Meski bila dilanjutkan, maka momentum ini menarik untuk melihat model keterkaitan pengambilan kebijakan dengan dasar asumsi pertimbangan yang menyertai, sehingga publik mampu memahami konsepsi logika kebijakan pemerintah.

Disisi lain, publik pun menaruh prasangka bahwa langkah kebijakan kali ini memiliki tujuan tertentu terkait pelaksanaan Pilkada. Sesuatu yang mungkin dapat dipahami karena dianggap tidak terdapat prasyarat logis bagi penetapan Pjs Gubernur dari berbagai aspek terkait.

Dalam pembentukan kebijakan, bentuk kesalahan dapat terjadi ketika disandarkan pada cara berpikir yang sempit (cognitive nearsightedness) tanpa proyeksi dampak kelanjutan, serta akibat penyederhanaan sesuatu (over simplification) kurang mendalam dalam mencari persoalan pokok.

Menilik konteks komunikasi, maka dalam hal ini, kebijakan Pjs Gubernur diambil dalam kajian yang terbatas dan belum meluas, padahal diharapan melalui kebijakan ini akan didapatkan legitimasi serta dukungan publik.

Seharusnya, ibarat permainan dalam Piala Dunia, pergantian pemain dengan menempatkan pemain cadangan ditujukan pada upaya membentuk efektifitas tujuan dalam mencetak gol pada waktu yang semakin terbatas. Analisa yang mendalam penting dilakukan, sebelum dilakukan pergantian, sebab salah memilih pemain cadangan adalah hal sia-sia yang bisa jadi justru memperburuk keadaan, karena waktu kita terbatas.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun