Ketegasan Prabowo dalam Pemberantasan Rente Impor: Langkah Menuju Perdagangan yang Adil

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, (08/04/25), yang menegaskan peringatan terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait praktik penyelundupan dan rente impor merupakan sebuah langkah tegas yang patut diapresiasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih adil dan transparan, serta melindungi kepentingan pengusaha nasional maupun masyarakat umum. Jika langkah ini dilakukan dengan serius dan berkelanjutan, maka dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Penyelundupan barang impor dan praktik rente dalam dunia perdagangan telah lama menjadi momok yang merugikan perekonomian negara. Praktik ini tidak hanya merugikan kas negara dari sisi penerimaan pajak dan bea masuk, tetapi juga berdampak buruk pada industri lokal yang harus bersaing secara tidak adil dengan barang-barang ilegal yang masuk tanpa kontrol ketat. 

Ketika barang ilegal membanjiri pasar domestik, industri dalam negeri yang telah berusaha membangun daya saingnya menjadi semakin sulit bertahan. Ini berdampak pada hilangnya peluang kerja, menurunnya tingkat investasi dalam negeri, dan melemahnya daya saing produk lokal di pasar global.

Selain itu, dalam banyak kasus, perusahaan besar yang memiliki akses khusus terhadap kebijakan impor sering kali mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), yang justru menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dengan adanya ketimpangan ini, UKM yang tidak memiliki jalur khusus dalam proses impor akan kesulitan memperoleh bahan baku dengan harga yang kompetitif, sementara perusahaan besar semakin memperkokoh dominasinya di pasar. Kondisi ini pada akhirnya akan semakin memperlebar kesenjangan ekonomi dan menciptakan ekosistem bisnis yang tidak sehat.

Ketegasan Prabowo dalam menindak aparat yang bermain di dalam skema rente impor adalah langkah yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Sebagai mantan prajurit, Prabowo memahami bagaimana strategi dan modus operandi yang digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menghindari aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberanian dalam membasmi praktik rente ini harus disertai dengan kebijakan yang jelas dan langkah nyata di lapangan. Jangan sampai peringatan yang telah disampaikan hanya menjadi retorika tanpa ada tindakan konkret yang dilakukan.

Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem bea cukai dan kebijakan impor yang berlaku saat ini. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak memberikan celah bagi praktik rente dan monopoli yang merugikan masyarakat. Selain itu, peningkatan transparansi dalam setiap proses perizinan impor juga harus menjadi prioritas utama agar tidak ada pihak yang diuntungkan secara sepihak.

Pernyataan tegas saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini. Diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem bea cukai, mulai dari peningkatan transparansi, digitalisasi proses kepabeanan, hingga pemberlakuan sanksi berat bagi pelaku penyelundupan serta pejabat yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi. Jika tidak ada pengawasan yang ketat, maka celah untuk melakukan penyimpangan akan tetap terbuka.

Salah satu solusi konkret yang dapat diterapkan adalah penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memantau transaksi dan arus barang yang masuk ke Indonesia secara real-time. Dengan sistem ini, maka setiap pergerakan barang dapat dipantau dengan lebih akurat dan mencegah adanya manipulasi data impor. Selain itu, penerapan sistem blockchain dalam pencatatan transaksi kepabeanan juga dapat membantu meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi kecurangan dalam sistem bea cukai.

Selain reformasi sistem, diperlukan juga koordinasi yang lebih ketat antara aparat penegak hukum dan instansi terkait guna memastikan tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan di pelabuhan dan titik-titik masuk barang lainnya, karena sering kali penyelundupan terjadi akibat lemahnya pengawasan di lapangan. Dengan penguatan pengawasan ini, maka celah bagi penyelundupan dapat diminimalisir secara signifikan.

Pemberantasan rente impor dan penyelundupan akan menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Dengan adanya kontrol yang lebih ketat terhadap barang impor ilegal, industri lokal akan memiliki ruang lebih besar untuk berkembang dan berkompetisi secara adil. Ini selaras dengan kebijakan hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sebelum diekspor, mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, dan memperkuat daya saing manufaktur nasional.

Selain itu, reformasi bea cukai yang dijalankan secara efektif akan berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja di sektor padat karya. Dengan meningkatnya investasi dalam industri manufaktur dan sektor-sektor strategis lainnya, lebih banyak pekerjaan formal dapat diciptakan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Kesimpulannya, langkah Presiden Prabowo dalam menegaskan perbaikan sistem bea cukai harus didukung dengan kebijakan yang kuat dan aksi nyata di lapangan. Pemberantasan rente impor dan penyelundupan adalah bagian dari upaya menciptakan iklim bisnis yang sehat, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Reformasi sistem bea cukai tidak hanya akan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga melindungi industri lokal dari persaingan tidak sehat.

Namun, reformasi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Diperlukan peran serta aktif dari masyarakat, pelaku usaha, dan penegak hukum agar sistem yang lebih transparan dan adil dapat terwujud. Dengan reformasi yang tepat dan penegakan hukum yang ketat, Indonesia dapat membangun perekonomian yang lebih kuat serta memberikan perlindungan bagi pengusaha dan masyarakat luas dari dampak negatif praktik ilegal tersebut. Harapan kita semua adalah agar pemerintah benar-benar serius dalam mewujudkan sistem perdagangan yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan untuk semua.