Rabu pagi, 8 Oktober 2025 --- Di ruang sidang utama Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, denyut transparansi publik kembali bergetar. Sebuah pertanda bahwa hari ini bukan sekadar tentang permohonan informasi, melainkan tentang masa depan akuntabilitas di akar rumput pemerintahan desa.
Persidangan kali ini menghadirkan tujuh sengketa informasi publik yang diajukan oleh dua pemohon: Sarbat Samsudin dan Mukhammad Zainuddin. Keduanya menuntut keterbukaan atas dokumen-dokumen penting yang selama ini jarang tersentuh publik mulai dari Peraturan Desa, Buku Inventaris Aset, Kepemilikan Tanah, Barang Milik Desa, hingga Rekapitulasi dan Realisasi Dana APBDes di sejumlah desa di Kabupaten Bekasi dan Garut.
Nama Sarbat Samsudin muncul berulang dalam lima perkara sekaligus, yang semuanya berhubungan dengan lima desa di Kabupaten Bekasi: Mutiwari, Sriamur, Nagasari, Karang Satu, dan Sukaindah. Permohonannya seragam---ia meminta salinan dokumen, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy, terkait pengelolaan aset dan keuangan desa pada tahun anggaran 2022 hingga 2024.
Di balik tumpukan dokumen yang tampak administratif, sesungguhnya ada isu yang lebih dalam: sejauh mana pemerintahan desa bersedia mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publiknya kepada warga. Persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Dadan Saputra didampingi anggota Erwin Kustiman dan  Nuni Nurbayani serta Panitera Pengganti Agus Supriyanto, menjadi ruang bagi kedua belah pihak untuk menegaskan komitmen terhadap asas keterbukaan informasi.
Namun, dari lima register tersebut, hanya Pemerintah Desa Sriamur yang menghadiri persidangan melalui Kepala Desa Masdi. Sementara Termohon lain beserta Pemohon tidak menghadiri persidangan meskipun undangan sudah disampaikan dengan layak kepada para pihak. Majelis mengambil langkah prosedural. Register dengan Termohon Pemdes Mutiwari Kecamatan Cibitung diputus Majelis untuk diagendakan PA3 dengan jadual ditentukan kemudian oleh Panitera. Sementara empat register perkara dijadwalkan ulang PA2 karena ketidakhadiran para pihak, mengingat proses peradilan terbuka membutuhkan partisipasi aktif semua unsur.
Sementara itu, di meja sidang lain, Mukhammad Zainuddin berhadapan dengan Pemerintah Desa Cikarag dan Sekarwangi di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Permohonannya menyentuh jantung tata kelola keuangan desa---Rekapitulasi dan Realisasi Dana APBDes, RKA, dan Buku Kas Umum untuk tahun anggaran 2022 dan 2023.
Ketua Majelis Komisioner Nuni Nurbayani didampingi anggota Yadi Supriadi dan Erwin Kustiman serta Panitera Pengganti Agus Supriyanto, memimpin jalannya sidang dengan cermat dan berimbang. Setiap pernyataan, setiap dokumen yang diajukan, adalah potongan mozaik menuju satu tujuan: memastikan bahwa keterbukaan bukan sekadar jargon.
Persidangan dengan Termohon Pemdes di Kecamatan Malangbong dihadiri oleh kuasa hukum, Parhan Muntava. Sementara Pemohon tidak hadir. Terhadap dua register ini, Majelis menjatuhkan putusan sela gugur karena Pemohon dua kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan tanpa ada konfirmasi lanjutan atas ketidakhadirannya.
Refleksi EdukasiÂ
"Sarbat dan Mukhammad Zainuddin bukan sekadar warga yang ingin tahu; ia mewakili semangat masyarakat yang percaya bahwa hak untuk tahu adalah bagian dari hak untuk mengawasi," ujar Nuni Nurbayani Komisioner KI Jabar bidang SEKOM.
Lebih lanjut Nuni mengungkapkan, Di balik tumpukan bukti dan argumentasi, muncul refleksi penting: apakah keterbukaan keuangan desa sudah menjadi budaya, atau masih sekadar kewajiban administratif yang dilakukan dengan enggan?
Sidang hari itu bukan hanya pertemuan antara Pemohon dan Termohon, tetapi juga perjumpaan antara idealisme dan kenyataan. Desa, yang selama ini menjadi simpul kehidupan masyarakat, kini harus belajar menatap cermin transparansi.
Apakah mereka siap membuka lembar demi lembar dokumen yang selama ini tersimpan rapat?
Apakah aparat desa siap menghadapi konsekuensi dari keterbukaan yang sejati?
"Komisi Informasi Jawa Barat kembali memainkan perannya bukan sebagai "hakim" yang menghukum, melainkan sebagai penuntun bagi tumbuhnya budaya keterbukaan. Dari ruang sidang sederhana di Bandung itu, gema keterbukaan menjalar hingga ke pelosok Bekasi dan Garut---menyentuh nurani para pengelola desa yang mungkin lupa bahwa kepercayaan publik dibangun dari keberanian untuk jujur," ujar Ketua KI Jabar, Husni Farhani Mubarok.
Erwin Kustiman selaku Komisioner KI Jabar bidang PSI mengungkapkan:" Rabu itu mungkin hanya satu hari dalam kalender persidangan KI Jabar. Namun bagi publik, hari itu adalah pengingat bahwa transparansi bukanlah kemewahan, melainkan kewajiban moral. Setiap dokumen yang dibuka, setiap argumen yang diuji, adalah langkah kecil menuju Indonesia yang lebih jujur---dimulai dari desa, dari mereka yang paling dekat dengan rakyat".
"Komisi Informasi Jawa Barat kembali membuktikan: keterbukaan bukan sekadar wacana, melainkan denyut yang terus dijaga---agar cahaya kebenaran tidak pernah padam, bahkan di lorong terdalam pemerintahan desa"tegas Dadan Saputra, Wakil Ketua KI Jabar. ***** (Rahma Aulia -- Mahasiswa PKP IWU Bandung | Review: Yudaningsih)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
