Seleksi komisioner bukan sekadar mencari orang pintar, tapi juga memastikan hadirnya figur yang berintegritas, berkeadilan, serta mampu menjaga hak publik atas informasi. Itulah semangat yang dibawa Tim Seleksi (Timsel) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat berkunjung ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Kunjungan tersebut bukan hanya silaturahmi kelembagaan, melainkan juga ajang konsultasi dan pelaporan tahapan-tahapan yang akan segera dijalankan Timsel KI NTB. Mereka ingin memastikan proses seleksi berjalan objektif, transparan, serta minim ekses.
"Kenapa ke Jawa Barat? Karena bagi kami, KI Jabar cukup aman dan terjaga. Tidak pernah terdengar gejolak dari proses seleksinya. KI Jabar menjadi barometer bagi KI di seluruh Indonesia," ujar Ketua Timsel KI NTB, Drs. Ahmad Zihni Ripai.
Dalam diskusi, Timsel KI NTB mendalami teknis proses seleksi di Jawa Barat: mulai dari persyaratan administrasi, penggunaan Computer Assisted Test (CAT), hingga tahapan psikotes dan dinamika lapangan. Husni Farhani Mubarok, selaku Ketua KI Jawa Barat menyampaikan, penggunaan CAT menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga obyektivitas. Selain itu, mekanisme seleksi juga memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen sebagai wujud afirmasi kesetaraan gender.
Husni, salah satu tokoh yang pernah menjadi peserta seleksi KI sekaligus kini duduk di kursi Timsel KI Kota Cirebon dan KI Kota Bogor, turut berbagi pengalamannya. "Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta keberpihakan pada kuota 30 persen perempuan selalu kami jaga. Itu penting, bukan sekadar formalitas," tegasnya.
Adapun jajaran Timsel KI NTB yang hadir antara lain: Drs. Ahmad Zihni Ripai (Ketua Tim), H. Yusron Hadi, MT. Mum (Wakil Ketua, Kadiskominfo Prov. NTB), Prof. Kadri (Anggota) dan Dr. Ahyar Padli (Anggota).
Bagi Timsel KI NTB, pengalaman Jawa Barat menjadi referensi berharga dalam mengawal proses seleksi di NTB agar tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga dipercaya publik.
Epilog
Di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik yang kian tinggi, proses seleksi komisioner KI tidak boleh sekadar menggugurkan kewajiban. NTB belajar ke Jabar untuk memastikan pijakan mereka kuat, transparan, dan berintegritas. Karena sejatinya, kepercayaan publik lahir dari proses yang bersih. Dan dari Jawa Barat, NTB membawa pulang pelajaran penting: bahwa integritas adalah barometer sejati, lebih dari sekadar barometer administratif. (Yudaningsih)
