Seiring mencuatnya fenomena Bjorka, berikut aksi-aksinya di dunia maya, beragam aksi dan reaksi turut meramaikan. Dari warganet yang pro-kontra, sampai aparat yang mulai sibuk melacak dan menangkap sejumlah nama yang diduga menjadi sosok sang hacker, meski belakangan dilepas karena ternyata salah tangkap.
Tentu saja, ini adalah sepaket respon wajar, karena informasi yang dibocorkan sang peretas tergolong sensitif dan menyangkut nama-nama besar di negeri ini.
Sejumlah spekulasi pun beredar seputar siapa Bjorka itu. Ada yang mengaitkannya dengan seorang eksil Indonesia (korban tragedi 1965) di Eropa Timur, merujuk pada unggahan di Twitternya (sebelum ditangguhkan).
Ada juga yang menyebutnya sebagai bagian dari operasi intelijen, sekaligus gerakan pengalihan isu atas kasus pembunuhan yang dilakukan seorang mantan petinggi polisi. Semua spekulasi itu ada sebagai kemungkinan, tapi belum ada yang terkonfirmasi kebenarannya.
Tapi, dengan aksi dan reaksi yang ada, seharusnya sudah mulai ada kesadaran soal situasi yang berkembang.
Ada masalah besar soal keamanan data pribadi masyarakat, yang tampaknya masih terus dibiarkan saja selama bertahun-tahun terakhir, seperti tak terjadi apa-apa.
Sudah ada banyak pesan spam dan penipuan yang merugikan masyarakat, tapi tak pernah ditangani sampai tuntas. Kepanikan baru muncul setelah banyak data pribadi petinggi negara yang bocor.
Sesuatu yang khas di satu negara, yang biasa memanjakan pejabat. Pantas saja, di saat anggaran negara defisit, menaikkan harga BBM selalu jadi solusi.
Makanya, masih banyak orang yang ingin jadi pejabat, sekalipun ia tidak layak. Gaji dan tunjangan tetap naik mengikuti angka inflasi, di saat beban hidup rakyat semakin berat. Benar-benar terbalik.
Mirisnya, kehebohan yang ada sekarang juga menunjukkan, seberapa rentan aspek keamanan siber nasional. Lebih jauh, ini juga menguak, seberapa parah inkompetensi Kemenkominfo, sebagai lembaga terkait.
Baru menghadapi seorang hacker saja, Kemenkominfo sudah cuci tangan, sementara pemerintah langsung bergerak membuat tim khusus.
Jelas, ada masalah efisiensi di sini. Apa gunanya Kemenkominfo ada, kalau masalah yang seharusnya mereka tangani justru diurus pemerintah?
Buat apa Kemenkominfo diberi anggaran sampai triliunan rupiah, kalau mereka hanya rajin cuci tangan dan membuat komentar absurd saat hacker beraksi?
Bagaimana kalau yang menyerbu nanti adalah sekelompok atau beberapa kelompok besar hacker sekaligus? Berapa tim khusus lagi yang akan dibuat?
Soal tenaga ahli, sebenarnya Indonesia punya banyak hacker yang bisa diandalkan. Mereka punya kemampuan, tapi tak pernah punya cukup ruang gerak dan kesempatan layak di negeri sendiri.
Ada masalah persepsi negatif soal profesi hacker, yang justru mampu dimanfaatkan negara lain untuk memberdayakan mereka. Entah siapa yang menumbuhkan persepsi ini, yang jelas ini sudah terbukti menghambat potensi untuk maju.
Akibatnya, di saat para hacker asal Indonesia berkibar di negara lain, pemerintah Indonesia masih tampak kebingungan saat ada seorang hacker menyerang, sekalipun kita belum tahu seberapa tinggi ilmunya.
Seharusnya, kejadian ini bisa jadi momentum untuk pemerintah mulai serius membenahi masalah keamanan data dan siber nasional.
Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang sedemikian pesat, menjadi tetap relevan adalah satu keharusan. Jadi, sudah saatnya hal-hal kuno seperti persepsi negatif yang menghambat atau tidak relevan dengan konteks disingkirkan.
Memang butuh nyali untuk itu, karena akan ada pertentangan di sana-sini. Tapi, pembaruan memang harus segera dilakukan, kecuali negara tidak ingin lebih baik, setidaknya dalam waktu dekat.
