Baru menghadapi seorang hacker saja, Kemenkominfo sudah cuci tangan, sementara pemerintah langsung bergerak membuat tim khusus.
Jelas, ada masalah efisiensi di sini. Apa gunanya Kemenkominfo ada, kalau masalah yang seharusnya mereka tangani justru diurus pemerintah?
Buat apa Kemenkominfo diberi anggaran sampai triliunan rupiah, kalau mereka hanya rajin cuci tangan dan membuat komentar absurd saat hacker beraksi?
Bagaimana kalau yang menyerbu nanti adalah sekelompok atau beberapa kelompok besar hacker sekaligus? Berapa tim khusus lagi yang akan dibuat?
Soal tenaga ahli, sebenarnya Indonesia punya banyak hacker yang bisa diandalkan. Mereka punya kemampuan, tapi tak pernah punya cukup ruang gerak dan kesempatan layak di negeri sendiri.
Ada masalah persepsi negatif soal profesi hacker, yang justru mampu dimanfaatkan negara lain untuk memberdayakan mereka. Entah siapa yang menumbuhkan persepsi ini, yang jelas ini sudah terbukti menghambat potensi untuk maju.
Akibatnya, di saat para hacker asal Indonesia berkibar di negara lain, pemerintah Indonesia masih tampak kebingungan saat ada seorang hacker menyerang, sekalipun kita belum tahu seberapa tinggi ilmunya.
Seharusnya, kejadian ini bisa jadi momentum untuk pemerintah mulai serius membenahi masalah keamanan data dan siber nasional.
Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang sedemikian pesat, menjadi tetap relevan adalah satu keharusan. Jadi, sudah saatnya hal-hal kuno seperti persepsi negatif yang menghambat atau tidak relevan dengan konteks disingkirkan.
Memang butuh nyali untuk itu, karena akan ada pertentangan di sana-sini. Tapi, pembaruan memang harus segera dilakukan, kecuali negara tidak ingin lebih baik, setidaknya dalam waktu dekat.
