Sebagai mantan juru bicaranya sekaligus mantan anggota kabinetnya, selama ini hubungan Jokowi dengan Anies baik-baik saja. Bahwa ada beberapa perbedaan terkait kebijakan di Jakarta, tidak dapat dijadikan pembenar adanya friksi, apalagi menempatkan Anies sebagai oposisi. Terlalu naif.
Gubernur, sekalipun dalam kapasitas sebagai pembantu presiden di daerah, memiliki kewenangan dan diskresi sepanjang tidak berbenturan dengan kebijakan strategis nasional. Perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan tidak dapat dimaknai sebagai "pembangkangan" karena kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat.
Oleh karenanya, kepala daerah bukan hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, namun juga memiliki tanggungjawab untuk menunaikan mandat yang diberikan rakyat sesuai janji politiknya.
Pertemuan Jokowi dengan Anies menepis framing miring yang dibangun beberapa pihak, termasuk PDIP. Seperti kita ketahui, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sempat mengecam deklarasi Anies oleh Nadem.
Bahkan Hasto menyebut warna biru sudah tidak ada di Istana yang disamakan dengan perobekan warna biru pada bendera Belanda di masa perang kemerdekaan. Dengan lantang Hasto mendesak agar tiga kader Nasdem dikeluarkan dari kabinet padahal mengaku tahu jika reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Kedua, bahwa deklarasi pencapresan Anies yang dilakukan oleh Nasdem sudah sesuai harapan Presiden Jokowi. Ingat, jauh sebelumnya Jokowi telah memberikana restu kepada anggota kabinetnya untuk mulai menaikkan elektabilitas.
"Kemarahan" Hasto (baca: PDIP) pada deklarasi Anies sangat mungkin karena tahu Nasdem telah meminta izin kepada Jokowi. Kedekatan hubungan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak perlu diragukan. Nasdem termasuk partai pertama yang mendukung dan mengusung Jokowi di 2 gelaran pilpres terakhir.
Ingat, deklarasi Anies oleh Nasdem telah merusak skenario 2 capres yang pernah didengungkan Hasto.
Ketiga, pernyataan Ganjar jelas bukan kode dari kandang banteng. Kita tahu, pencapresan menjadi hak mutlak (prerogatif) Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam sejarahnya, Megawati selalu mendeklarasikan jagoannya di menit-menit akhir. Mustahil Ganjar sudah diberi kode sementara Ketua DPP PDIP Puan Maharani masih bergerilya dengan dukungan sejumlah elit partai minus Hasto.
Kita melihat, pernyataan Ganjar lebih cocok ditujukan kepada KIB yang sejak awal ditengarai disiapkan sebagai sekoci Ganjar jika tidak diusung PDIP. Terlebih anggpta KIB merupakan partai-partai Istana dan sejak jauh hari gestur Jokowi menunjukkan dukungan kepada Ganjar.
Jokowi paling intens bertemu dengan Ganjar di berbagai kesempatan di Jawa Tengah, termasuk dalam forum relawan Jokowi.
