Mohon tunggu...
Yon Bayu
Yon Bayu Mohon Tunggu... memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama | https://yonbayuwahyono.com/

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Nantang Debat, Luhut Lupakan 3 Hal Soal Utang

11 Juni 2020   09:08 Diperbarui: 11 Juni 2020   09:57 440 13 2 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Nantang Debat, Luhut Lupakan 3 Hal Soal Utang
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: KOMPAS.com/Ade Miranti Karunia Sari

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Pandjaitan menantang debat para pengkritik utang. Ekonom Rizal Ramli pun siap meladeni. Jika menggunakan data yang benar, Luhut dipastkan kalah.

Isu besar yang menjadi titik debat kubu pro dan kontra utang adalah rasio utang terhadap produk domestik bruto  (PDB). Untuk diketahui, per April 2020, total utang pemerintah sebesar Rp 5.172,48 triluan atau naik sekitar Rp 2.564 triliun dibanding tahun 2014 saat Jokowi menerima tongkat kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sekedar untuk catatan, di akhir kekuasaannya, SBY meninggalkan utang pemerintah sebesar Rp 2.608,8 triliun. Utang di masa pemerintahan SBY 2004-2014 mengalami kenaikan sekitar Rp 1.300 triliun. SBY mewarisi utang dari Presiden Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 1.298 triliun.

Alasan pertama kubu pro seperti disampaikan Luhut, utang Indonesia masih dalam batas wajar. Rasio utang terhadap PDB berada di kisaran 31,78 persen, masih jauh dari batasan yang diperbolehkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara yakni 60 persen. Rasio utang Indonesia saat ini masih jauh dibanding rasio utang Singapura, AmerikaSerikat hingga Jepang.

Luhut mengklaim utang yang dilakukan pemerintahan Jokowi merupakan utang produktif. Mantan Komandan Group 3 Sandhi Yudha Kopassus ini meminta agar para ekonom memberikan informasi yang benar, tidak membodoh-bodohi masyarakat terkait utang pemerintah.

Bagi kubu kontra kenaikan utang hingga dua kali lipat dalam kurun waktu 6 tahun masa kekuasaan Jokowi (2014-2020) benar-benar dianggap bencana. Bahkan Rizal Ramli yang juga mantan Menko Kemaritiman, menuding utang yang dilakukan pemerintah saat ini sudah ugal-ugalan.    

Rizal menyebut rasio utang sebesar 60 persen dari PDB hanya berlaku bagi negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) di mana rasio pajaknya sudah mencapai 30 persen.

Sedang untuk negara berkembang seperti Indonesia di mana rasio pajak hanya di kisaran 11 persen maka rasio utang terhadap PDB ada di kisaran 22 persen. Rasio utang negara  berkembang lazimnya didasarkan pada kemampuan dalam membayar utang.  

Bukan hanya dari sisi rasio, pertumbuhan utang Indonesia pertahun yang rerata 20 persen juga sangat menguatirkan karena lebih cepat dari pertumbuhan PDB yang hanya 5 persen. Bahkan total kewajiban pembayaran pokok utang dan bunganya sudah lebih dari 25 persen dari APBN.  

Sebagai gambaran, kewajiban membayar utang pokok sebesar Rp 351 triliun sedang bunganya mencapai Rp 295 triliun sehingga totalnya mencapai Rp 646 triliun. Padahal APBN 2020 "hanya" sebesar 2.540,4 triliun. Setelah terjadi bencana nasional non alam alias pendemi Covid-19 Jokowi menerbitkan Keppres untuk mengubah APBN menjadi 2.720,1 triliun.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN