Benarkah Anak Usaha BUMN Bukan BUMN?

Perbaikan pemohon gugatan tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno dalam perkara sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) melahirkan polemik baru. 

Terlepas apakah perbaikan tersebut akan diterima atau ditolak karena masing-masing pihak memiliki alas argumen hukum yang sama kuat, yang lebih menarik justru materi perbaikannya.  

Selain tudingan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai neo-orde baru, materi lain yang diperbaiki (baca: ditambahkan) adalah posisi calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas  di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah.  

Menurut Bambang Widjojanto, ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, posisi Ma'ruf Amin melanggar Pasal 227 huruf (p) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di mana pada intinya peserta kontestasi Pilpres 2019 dilarang menduduki jabatan tertentu, termasuk di BUMN. Dari pemahaman itu, mestinya pasangan Joko Widodo di Pilpres 2019 ini mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Ternyata hingga saat ini hal itu belum dilakukan. Menurut Bambang, posisi Ma'ruf melanggar hal yang prinsipil sehingga bisa didiskualifikasi. Menanggapi tudingan kubu 02, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf lantas memberikan klarifikasi. 

Selain meminta agar MK tidak menerima perbaikan pemohon, Wakil Ketua Bidang Hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menyebut BSM dan BNI Syariah, bukan BUMN karena pemegang saham BSM adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance.

Menurut Arsul, tidak ada penyertaan modal negara ke BSM dan BNI Syariah secara langsung. "Ini berbeda kalau calon menjadi Direksi, Komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI di mana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara," ujar Arsul.

Dewan Pengawas Syariah, menurut politisi PPP ini, bukan karyawan, direksi atau komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

Benarkah anak usaha sebuah BUMN bukan BUMN? Untuk menjawabnya, penulis mengutip dari sini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.