Banyak negara mengakui bahwa Indonesia adalah negara besar, baik dengan kekayaan alamnya, etnisnya, maupun kekayaan bahasanya. Terasa indah karena negara lain menanggap bahwa negara yang multikultural yang sanggup dimanage dengan baik oleh negara adalah negara yang nyaman dan indah.
Pandangan itu memang benar. Namun dibalik itu memang ada perjuangan yang terus menerus dan tak mudah agar negara yang multukultural ini tetap pluralis. Kenapa bisa dikatakan tak mudah ?
Karena kita tidak bebas dari kasus intoleransi. Bukan saja memapar para pegawai dan orang kaya yang ekonominya sudah stabil. Namun juga memapar lembaga pendidikan, sejak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), sekolah dasar, sekolah menengah sampai perguruan tinggi.
Kita mungkin masih ingat sebuah tayangan di televisi yang memperlihatkan sebuah karnaval anak-anak dalam rangka 17 agusutus. Karnaval itu adalah karnaval PAUD Â di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Yang mengejutkan bahwa mereka mengenakan baju seakan-akan sedang berperang dan setelah ditelisik, baju mereka mirip pasukan ISIS. Waktu ISIS memang sedang pada puncak perlawanan ke pemerintah resmiSuriah.
Perjuangan untuk mewujudkan dan memahami pluralisme tidak berhenti sampai di situ saja. Karena di beberapa provinsi khususnya salah satu keyakinan menjadi mayoritas di daerah itu, maka aturan berdasar agama juga jadi aturan yang mengikat bagi siswa di lembaga pendidikan.
Seperti kasus di Bali pada tahun 2014 dmana sebuah sekolah negeri di Denpasar melarang beberapa siswinya yang beragama Islam mengenakan jilbab. Pilihannya mereka lepas jilbab atau pindah sekolah. Bali memang dominan pemeluk agama Hindu. Kasus serupa juga terjadi di Padang. Provinsi ini dominn pemeluk agama Islam dan beberapa sekolah di sana menerapkan dengan ketat Peraturan Walikota Padang yang berlaku sejak 2005 dimana setiap tahun diperbaharui. Namun di aturan itu secara implisit bahwa siswi nonmuslim tidak dipaksa untuk mengenakan jilbab.
Di sekolah itu ada sekitar 40 siswi yang  non muslim dan tidak mengenakan jilbab dan menurut para guru mereka akhirnya mengenakan jillbab karena menyesuaikan diri. Padahal sebagian dari mereka diwajibkan untuk memakai jilbab. Ad juga beberapa kasus di provinsi lain. Di sinilah letak titik kegagalan pihak sekolah untuk menerapkan kebinekaan.
Indonesia yang indah dengan masyarakat multikultural, bukan berarti bebas dari kasus intoleransi. Ini tantangan kita semua mengingat sekolah merupakan media untuk mengajarkan dan membentuk karakter kebhinnekaan, toleransi, dan kebebasan berekspresi terkait agama dan kepercayaan diri kepada para penerus bangsa. Namun, hal tersebut justru tidak diterapkan oleh beberapa sekolah di daerah Indonesia.
