Jakarta, Agustus 2025 --- Di bawah bayang-bayang pembangunan, jargon stabilitas, dan parade media yang dipoles sempurna, Indonesia tengah merayap perlahan menuju jurang kegagalan. Tahun 2025 mencatatkan sebuah ironi nasional: kekuasaan kian absolut, rakyat kian dicekik. Mereka yang mengkritik dianggap musuh negara. Mereka yang mencuri di atas nama pembangunan justru dilindungi. Inilah potret mutakhir sebuah negara yang secara formal masih demokrasi, tapi secara praktik telah menjelma menjadi feodalisme modern.
Birokrasi Bengkak, Hasil Nihil
Bila menelusuri struktur pemerintahan hari ini, terlihat seperti raksasa tambun: kementerian bertambah, lembaga baru didirikan, namun efektivitas nihil. Proyek mercusuar terus diluncurkan---dari ibu kota baru hingga jalur kereta cepat tambahan yang tak menyentuh kebutuhan rakyat bawah. Anggaran digelontorkan triliunan rupiah, tetapi laporan audit tak pernah transparan. Dan bila ada yang mempersoalkan, jawabannya selalu sama: "Jangan menghambat pembangunan."
Padahal, pembangunan tanpa akuntabilitas bukan kemajuan---itu penjarahan.
Korupsi: Budaya atau Sistem?
Di tahun ini, Indonesia kembali meraih "prestasi": peringkat terburuk dalam indeks persepsi korupsi Asia Tenggara. Skandal demi skandal terungkap, dari sektor pendidikan hingga pertahanan. Yang paling menyakitkan: dana bantuan sosial---harapan terakhir rakyat miskin---justru menjadi ladang bancakan elite.
Proses hukum berjalan pincang. Yang tertangkap kamera, diberi sanksi ringan. Yang punya kedekatan politik, malah diberi jabatan baru. Komisi antikorupsi tak ubahnya satpam mall: banyak aturan, minim taring. Dan ironinya, setiap pejabat yang tertangkap korupsi akan mengatakan hal yang sama, "Saya dizalimi. Ini rekayasa politik."
Demokrasi: Sekadar Dekorasi
Parlemen hari ini lebih mirip klub eksklusif daripada lembaga wakil rakyat. Mereka sibuk saling menjaga kursi, bukan menyuarakan jeritan publik. Amandemen konstitusi diajukan diam-diam. Regulasi digital disusun untuk membungkam kritik. UU
Kebijakan-kebijakan yang diambil tahun ini membuktikan satu hal: pemerintah tidak gagal berpikir, mereka hanya tidak peduli. Yang penting uang mengalir, investor senang, dan popularitas tetap terjaga lewat pencitraan.
