Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit

Yoga Triansyah

Mahasiswa jurusan ilmu hukum universitas bangka belitung

Perseroan terbatas adalah suatu wadah yang menghimpun seseorang atau orang-orang yang berkerjasama dalam PT, tetapi segala perbuatan atau tindakan yang jalankan dalam rangka kerja sama dalam PT tersebut oleh hukum dapat dipandang sematamata sebagai suatu perbuatan badan hukum. 

Tugas serta tanggungjawab yang di jalakan Direksi terhadap PT dan para pemegang saham PT telah dijalakan sejak PT tersebut mendapatkan status badan dan hukum. Direksi dapat bertindak mewakili PT, maka itu Direksi mempunyai kewajiban yang baik harus dilaksanakan atau dilakukan terhadap Direksi. 

Lalainya direksi didalam menjalakan kewajiban dapat memberikan sanksi atau hukuman yang menimbulkan bertanggung jawab dari anggota Direksi. Yang terkaitan dengan tugas serta kewajiban direksi. Sesuai Pasal 100 Ayat (1) UUPT, Direksi berkewajiban untuk:

A. Wajib menulis daftar para Pemegang Saham Perseroan yang berisi mengenai keterangan kepemilikan suatu saham didalam PT dari pemegang saham. Daftar yang mengandung keterangann tentang suatu kepemilikan dalam saham oleh Komisaris serta direksi PT dan keluarganya atas setiap saham yang dimiliki oleh bersangkutan didalam PT atau dalam PTlainnya. Risalah RUPS dan Rapat Direksi PT,
B. Menulis keuangan Perseroan serta laporan tahunan
C. Menjaga seluruh risalah, daftar keuangan Perseroan serta dokumen PT lainnya.

Dalam perusahaan ada kelompok pemegang saham mayoritas dan kelompak pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki prinsip perlindungan hukum yaitu pada mekanisme RUPS, diambil dengan keputsan yang diterima oleh mayoritas jika suara diambil dari pemegang saham minoritas Dalam kompleksitas permasalah di Indonesia masih menggunakan materi yang terlalu umum dan mendasar. 

Khususnya dalam UUPT pada Pasal 61 ayat (1) serta Pasal 97 ayat (6) yaitu terhadap gugatan Direksi. Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara khusus tentang substansi pemegang saham yang lebih spesifik, karena di dalam gugatan tersebut harus ada dasar dan alas haknya. 

Dalam hal ini pemegang saham menggugat dengan bagian dari akibat keputusan RUPS, direksi maupun dewan komisaris yang merugikan dari pemegang saham dalam PT. 

Maka dari itu, prasyaratan menggugat PT dan sebaliknya ketidakadaan kerugian menjadi hak pemegang saham di dalam menggugat menjadi gugur. 

Didalam gugatan pemegang saham diajukan kepada atau terhadap Pengadilan Negeri yang dimana daerah hukumnya meliputi tempat PT yang digugat.