Keberadaan militer, menurut mereka, bukan hanya menciptakan ketidakstabilan psikologis bagi warga sipil, tetapi juga menjadi penghalang utama bagi terbentuknya ruang sosial yang damai dan pembangunan yang berbasis pada keadilan ekologis serta kedaulatan rakyat adat.
Delapan Tuntutan Mahasiswa Dogiyai Se-Jayapura:
1. Mahasiswa Dogiyai menolak dengan tegas elit politik lokal yang mengatasnamakan rakyat Mapia dalam mendorong pemekaran Kabupaten Mapia Raya.
2. Mahasiswa Dogiyai mendesak Pemerintah Pusat untuk membatalkan rencana pembentukan DOB Mapia Raya karena tidak menjawab akar persoalan masyarakat: kemiskinan, nganggur dan konflik.Â
3. Mahasiswa Dogiyai menyatakan mosi tidak percaya terhadap Matias Butu dan kelompoknya yang dinilai tidak mewakili aspirasi masyarakat Dogiyai.
4. Mahasiswa Dogiyai mengancam akan memblokade Jalan Trans Nabire--Dogiyai di wilayah Mapia jika tuntutan tidak direspons pemerintah provinsi Papua Tengah dan pemda kabupaten Dogiyai.
5. Mahasiswa Dogiyai menuntut tegas agar seluruh dokumen perencanaan pemekaran diuji secara akademik dan terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat adat, mahasiswa, tokoh perempuan, dan lain-lain.
6. Mahasiswa Dogiyai meminta Gubernur Papua Tengah, Mekhi Nawipa, untuk menghentikan seluruh rencana pemekaran kabupaten di wilayah Papua Tengah, khususnya Dogiyai.
7. Mahasiswa Dogiyai menuntut dihentikannya operasi militer dan eksploitasi sumber daya alam di seluruh Tanah Papua.
8. Mahasiswa Dogiyai mendesak kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Tengah, dan kabupaten Dogiyai melakukan penarikan seluruh kekuatan militer dan aparat keamanan dari wilayah Dogiyai yang tengah konflik dan Tanah Papua secara keseluruhan.
Kesadaran Politik Baru di Tengah Represi
