Jika melihat perjalanan Amdal ke belakang sampai dengan saat ini, masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi. Salah satunya misalnya sangat banyak pemrakarsa usaha yang menyusun Amdal hanya sebagai syarat untuk mengurus perijinan suatu usaha.
Sedangkan kewajiban-kewajiban yang telah menjadi komitmen bersama yang dituangkan dalam dokumen Amdal tidak dilaksanakan sama sekali. Sehingga sering terjadi permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha karena mengabaikan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam Amdal.
Jadi bagaimana mungkin, lingkungan hidup akan terjaga dan terhindar dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tanpa adanya Amdal. Di saat diberlakukan dan diwajibkan Amdal saja para pelaku usaha masih mengabaikan kewajiban-kewajibannya dalam mengelola lingkungan hidup.
Konon lagi, jika hanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang akan diperkuat dengan maksud agar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dihasilkan akan cukup menggambarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan terkait.
Perlu diingat, di usia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 yang saat ini sudah berumur 10 tahun, masih sangat banyak kabupaten/kota di republik ini yang belum mempunyai atau menyusun KLHS. Jika KLHS pun sudah ada, masih sangat banyak yang belum memuat kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
Belum lagi kalau bicara tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang di dalam UU Nomor 32 tahun 2009 disebutkan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui salah satu tahapannya adalah penyusunan RPPLH.
Sampai saat ini masih sangat banyak provinsi dan kabupaten/kota yang belum menyusun RPPLH sebagai salah satu tahapan dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sehingga dengan demikian, penghapusan Amdal akan menjadi bencana bagi lingkungan hidup. Bahkan Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai, penghapusan Amdal tak punya dasar yang kuat. Dan menurutnya Amdal masih diperlukan dalam rangka memperketat pengawasan atas pembangunan.
Namun dalam rangka memberikan pelayanan dan perkembangan investasi dan berusaha di Tanah Air, proses kerumitan dalam penyusunan Amdal ini perlu disederhanankan. Misalnya penyederhanan dokumen maupun penyederhanaan tahapan pembahasannya sehingga dengan demikian akan mempercepat pula proses untuk mendapatkan ijin suatu usaha. []
