Kesulitan terbesar dalam merencanakan PLTN adalah tidak jelasnya biaya kapital, biaya radioactive waste management & decommisioning serta biaya terkait nuclear liability.
Disadari bahwa pengambilan keputusan untuk membangun PLTN tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keekonomian dan profitability, namun juga pertimbangan lain seperti aspek politik, Kebijakan Energi Nasional (KEN) target penggunaan EBT paling sedikit 23% pada tahun 2025, Â penerimaan sosial, budaya, perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Dengan adanya berbagai aspek yang multi dimensional tersebut, program pembangunan PLTN hanya dapat diputuskan oleh Pemerintah (RUPTL PLN 2018).
Setelah kegagalan pembangunan PLTN di Muria di Jepara (Jawa Tengah) yang disebabkan penolakan masyarakat dan faktor politis lainnya, BATAN menyasarkan daerah-daerah di luar jawa seperti di Pulau Bangka dan Kalimantan (dengan potensi di Bengkayang, Ketapang dan Sambas) untuk membangun PLTN. Menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional, Herman Darnel Ibrahim, rencana BATAN ingin membangun PLTN mini di wilayah terpencil dianggapnya irasional. Ketidakjelasan arah ini, katanya, sama saja kita membuat bom atom di beberapa wilayah [27].
Apalagi dengan menguatnya wacana dan gencarnya persiapan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan, rencana pembangunan PLTN di daerah ini menjadi suatu kebijakan yang berisiko tinggi. Dalam era keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi saat ini, masyarakat di daerah terpencil sekali pun dapat mengakses informasi-informasi berkaitan dengan rencanca pembagunan PLTN ini dan permasalahannya yang akan berdampak langsung dengan kehidupan dan masa depan mereka.
Terakhir, klaim BATAN bahwa biaya produksi listrik dari PLTN lebih rendah terbantahkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh wakil Menteri ESDM yang menyatakan bahwa keekonomian tarif PLTN saat ini belum memadai. Perhitungan tarif listrik PLTN di Bangka oleh Rosatom (Rusia) sebesar 12 sen USD per kWh. Padahal harga beli maksimal PLN atau BPP (Biaya Pokok Penyediaan) sebesar 7 sen USD per kWh [1, 28].
E. Penutup
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia khususnya Kalimantan Barat memiliki potensi energi yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan energi listrik pada saat ini maupun untuk masa mendatang.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2018-2017 dan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) ditegaskan bahwa pembangunan PLTN sebagai alternatif terakhir sumber energi listik di Indonesia. Investasi yang besar untuk pengembangan PLTN dapat digunakan untuk pengembangan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
Selain penyedian kebutuhan energi listrik, protekssi dan keandalan sistem penyaluran listrik juga perlu ditingkatkan, terutama menyangkut jaringan pasokan listrik yang jauh seperti antar provinsi (SUTET).
Diharapkan semua pihak terkait dalam menentukan kebijakan kelistrikan, baik dari pemerintah, PLN, tokoh masyarakat, LSM, swasta, dan para akademisi dapat duduk bersama dalam upaya mengambil keputusan terbaik, yang nantinya bukan hanya berdampak untuk saat ini tapi juga pada generasi-generasi yang akan datang.
Referensi
