Salah satu Visi Misi Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mewujudkan kemandirian dalam sektor pertahanan, tentunya membutuhkan dukungan lebih secara imateril maupun materil.
Sebab, melakukan sebesar itu tidak dapat hanya didukung dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya yang mumpuni saja, tetapi juga membutuhkan anggaran yang lebih.
Kemhan di dalam Kabinet Indonesia Maju hari ini tentunya telah mendapatkan kenaikan anggaran yang lebih dari sebelumnya, memang jika penulis menyadari perubahan besar yang akan diambil, kenaikan anggaran periode ini tentunya tidak seberapa.
Tetapi, mungkin tidak selalu mudah kementerian manapun untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat secara langsung, apa lagi berbicara soal anggaran. Banyak juga mendukung, banyak juga kontra karena pesimisme kemana anggaran sebesar itu akan dimanfaatkan.
Tetapi tentunya, Kemhan hari ini memiliki PR besar lain yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi untuk melakukan reformasi birokrasi sekaligus penggunaan APBN yang fokus dan tepat.
Dan amanat tersebut, mulai ditunjukkan oleh Kemhan RI hari untuk benahi birokrasinya sekaligus bagaimana kemudian penggunaan APBN tersebut mampu tepat sasaran.
Di dalam tubuh Kemhan sendiri bahkan kembali menguatkan peran APIP untuk menjamin APBN yang tepat sasaran itu. Dan selalu mengingatkan di setiap momen pertemuan internal mereka untuk selalu menjaga profesionalisme sehingga mampu memaksimalkan tugas masing-masing.
Dengan langkah tersebut, Kemhan pun terus menunjukkan konsistensinya bahwa dengan kenaikan anggaran pertahanan tersebut, Kemhan mampu menjaga amanat Presiden dan rakyat untuk memanfaatkan anggaran tersebut sesuai sasaran. Â
Sehingga kemudian, bagi penulis, akhirnya masyarakat bisa kembali lebih bernapas lega. Dan mampu menyampingkan pemikiran tentang adanya penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan anggaran APBN tersebut.
Sistem yang seperti ini lah kemudian yang harus diterapkan dan dimaksimalkan melalui auditor-auditornya untuk mendukung kerja-kerja strategis masing-masing institusi yang ada dalam pemerintahan.
