Bagi saya, menyaksikan debat Capres-Cawapres pada 9 Juni 2014 sudah cukup memberikan gambaran awal bagaimana gaya kepemimpinan kedua Capres-Cawapres. Prabowo-Hatta terlihat sangat pandai menguntai kata-kata sehingga terlihat lebih "konseptual" walaupun dengan bahasa-bahasa 'langit yang tak mudah untuk dicerna. Untaian kalimat-kalimat Prabowo-Hatta sangat tekstual seperti yang sering kita baca di buku-buku referensi. Namun tak ada paragraf-paragraf yang bisa membantu kita untuk memahami ke-sahih-an konsep yang diungkapkan.
Jokow-JK berbeda, mereka banyak menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh siapa saja. Contoh, cara mendefinisikan soal "demokrasi", Jokowi berusaha agar siapapun bisa memahami arti demokrasi. Maklum, saat ini banyak orang menyalahkan demokrasi karena sering mendefinisikan demokrasi dengan bahasa langit, yang tidak jarang sering "menghakimi" daripada menjelaskan demokrasi itu sendiri. Jokowi-Jk, menambah orasi kecilnya dengan memberikan contoh-contoh yang sudah dikerjakan dalam mendefinisikan demokrasi, reformasi birokrasi dan penegakan hukum, sehingga kini banyak tahu apa arti ketiga isu tersebut dalam implementasinya.
Pada aspek yang lain, Prabowo-Hatta terlihat ingin membangun kesadaran nasionalisme dengan orasi yang meledak-ledak. Ia ingin mempraktekkan gaya "kepemimpinan panggung" seperti yang dulu dipraktekkan oleh Presiden Sukarno. Hal ini wajar, karena dalam banyak hal, Prabowo berusaha untuk melakukan imitasi dan personifikasi dirinya seperti Sukarno, dan Hatta Rajasa seperti Bung Hatta, walaupun hanya terkesan dan terlihat pada simbol-simbol verbal seperti cara berpakaian dan gaya bicara. Meraka lupa, bahwa konsep kepemimpinan panggung, membangun nasionalisme lewat orasi podium hanya cocok di era Sukarno pada masa revolusi. SUkarno cocok menggunakan gaya panggung karena mental dan kondisi ekonomi rakyat pada waktu itu masih lemah.
Jokowi-JK melihat dari perspektif yang berbeda. Bagi pasangan ini, membangun nasionalisme harus dibangun dalam banyak perspektif seperti keadilan ekonomi, birokrasi yang bersih dan hukum yang adil. Faktanya banyak daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI karena persoalan ketidakadilan ekonomi, diskriminasi pelayanan publik dan penegakan hukum yang mandul. Banyak WNI yang lebih menetap di Luar Negeri karena persoalan keadilan ekonomi, memanusiakan manusia, pernghargaan terhadap profesionalisme mereka dsb. Karena itulah di banyak negara maju, nasionalisme tak lagi menjadi isu krusial ketika rakyatnya sudah sejahtera, dilayani dengan baik, dan mendapat perlakuan hukum yang adil. Intinya, Membangun nasionalisme tak relevan lagi dengan berdiri di podium yang ber-AC sejuk sambil berteriak, namun harus turun ke jalan yang panas, berdebu dan berkeringat, lalu rakyat mengikuti dengan kesadaran. Inilah gaya kepemimpinan "partisipatif" yang ingin ditunjukkan dan diajarkan oleh Jokowi-JK kepada kita.
Kepemimpinan yang partisipatif harus dilakukan melalui "taking ownership" antara pemimpin dan rakyatnya. Rakyat diperlakukan sebagai pemilik negara dan pemerintahan. Rakyat didatangi, didengar dan diajak mencari solusi lalu diyakinkan keberhasilannya, Jika-pun gagal, mereka menyadari kegagalan tsb. Jokowi-Jk mengajak rakyat berinvestasi untuk pemerintahan dengan gotong royong, lalu membuka kesempatan kepada semua warganya masuk di pemerintahan dengan cara seleksi yang transparan tanpa KKN, fit and proper test dsb.
Inilah sekelumit tentang perbedaan kedua Capres-Cawapres yang saya tangkap dari debat kamaren. Soal pilihan silakan anda tentukan sendiri, andalah yang bisa mengukur kebutuhan anda 5 tahun ke depan
