Ihwal Wacana Menghidupkan Kembali Mata Pelajaran PMP

Momen langka ini semestinya terasa sangat istimewa. Sudah terlalu lama dan biasanya ruang publik kita selalu riuh oleh pertikaian adu pendapat antara para elite politik dalam menyikapi suatu isu/peristiwa. Apapun isunya, kecil-besar, penting-remeh, semua dijadikan alat untuk menyerang lawan politiknya.

Namun kali ini, satu wacana yang disampaikan pihak pemerintah ke publik, ternyata mendapat respon positif dari para elite politik. Nyaris tidak ada penolakan sama sekali.

Teringat syair lagu Iwan Fals, kita ibarat sedang mendengar paduan suara yang bernyanyi "nyanyian lagu setuju".     

Ya, wacana yang "mempersatukan" para elite itu adalah menghidupkan kembali pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila).

"PMP kita akan kembalikan lagi karena ini banyak yang harus dihidupkan kembali, bahwa Pancasila ini luar biasa buat bangsa kita, itu mungkin yang akan kita lakukan," kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano seusai upacara peringatan Hari Guru di gedung Kemendikbud, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).     

Politisi pendukung pemerintah jelas mendukung ide ini. PDIP mengatakan, saat ini generasi kita cenderung individualistik dan menghidupkan kembali pelajaran PMP dianggap sebagai salah satu solusi. Sementara Nasdem mendukung PMP dihidupkan untuk mencegah radikalisme.

Partai Golkar, Hanura dan PPP juga menyatakan dukungan meskipun tetap memberikan catatan-catatan. Hanya Fraksi PKB yang kurang merespon dan justru mempertanyakan apa bedanya dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang sudah ada saat ini.

"Sekarang ini sudah dan masih ada pelajaran PKn. Kita belum tahu apa definisi dari PMP berbeda dengan PKn. Kita juga belum tahu apa perbedaan silabus/kurikulum di antara keduanya," ujar anggota Komisi X DPR F-PKB, Arzeti Bilbina.  

Hampir senada, di pihak oposisi, PKS, juga memberikan dukungan meskipun dengan catatan harus dicari terminologi baru sebagai pengganti istilah PMP. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR juga mendukung dan menyebut belajar Pancasila harus "radikal".

Gerindra juga mendukung sembari tak lupa memanfaatkan momen ini untuk menyerang pemerintah yang dianggap gagal menjaga keharmonisan bangsa.

Tidak mengherankan juga, Partai Berkarya yang dipimpin Tommy Soeharto tentunya sangat mendukung wacana ini sembari mengklaim itu sebagai pengakuan pada jasa-jasa Soeharto.