Banyak pengamat amatiran “kecele” terhadap keputusan Presiden Jokowi soal Komjen Budi Gunawan calon Kapolri yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Hampir semua pengamat amatiran meyakini Presiden Jokowi segera menarik kembali pengajuan calon Kapolri pilihannya itu. Hal ini dengan asumsi bahwa sang Presiden sebetulnya hanya terpaksa dan tak kuasa menolak desakan Megawati yang menitipkan BG. Sangat fatal dan melawan opini publik jika Presiden tetap mencalonkan BG yang sudah menjadi tersangka korupsi.
Namun tak dinyana, Presiden Jokowi bergeming. Keputusan Komisi III DPR yang ternyata mengabulkan permintaan Presiden Jokowi untuk menjadikan BG sebagai Kapolri, malah membuat beliau lebih percaya diri dan selanjutnya akan menunggu keputusan paripurna DPR terhadap pencalonan BG sebagai Kapolri.
“Kita menghormati KPK. Ada proses hukum di sini. Tetapi juga ada proses politik di DPR. Kita juga menghargai Dewan (Perwakilan Rakyat). Oleh sebab itu, sampai saat ini saya masih menunggu Sidang Paripurna. Sesudah selesai baru nanti akan kita putuskan, kebijakan apa yang akan kita ambil.” jelas Presiden Jokowi.
Langkah Presiden Jokowi yang menunda untuk memutuskan nasib BG, merupakan sinyal bahwa Presiden masih membuka opsi untuk menetapkan BG sebagai Kapolri. Jokowi yang awalnya dituding menggunakan tangan KPK untuk menyingkirkan calon Kapolri titipan Megawati, bisa jadi malah melakukan hal sebaliknya. Presiden Jokowi bisa jadi justru akan menggunakan tangan DPR untuk melegitimasi Kapolri pilihannya itu. Hal itu bukan tidak mungkin, mengingat Jokowi pernah menyatakan siap untuk tidak populer dalam mengambil keputusan. Sebagaimana ketika beliau memutuskan untuk menaikkan harga BBM ketika harga minyak dunia sedang turun.
Walhasil, sekalipun Presiden Jokowi disebutkan sudah punya nama calon pengganti BG, bukan berarti beliau menutup opsi untuk mengangkat BG sebagai Kapolri. Sinyal ini setidaknya disampaikan Seskab Andi Widjojanto
“Tinggal formalitas DPR dalam paripurna menyampaikan hasilnya,” ujar Andi di depan wartawan.
Lebih lanjut menurut Andi, memperhatikan peraturan yang ada, Budi Gunawan masih bisa dilantik sebagai Kapolri baru. status Budi Gunawan masih tersangka, di mana posisinya belum memiliki kekuatan hukum yang tetap seperti putusan pengadilan.
“Nah, yang tidak bisa itu kalau sudah ada penetapan status hukum tetap. Kedua, kalau yang bersangkutan dengan statusnya tersebut tidak bisa melaksanakan tugasnya,” kata Andi.
Jokowi tentu menyadari, menunda keputusan akan membuat ruang politik menjadi lebih rumit. Jika sidang paripurna DPR pada 15 Januari nanti menyetujui pencalonan BG sebagai Kapolri, lalu kemudian Presiden membatalkan pencalonan BG, hal ini akan menimbulkan persoalan pelik menyangkut prosedural pemilihan kembali Kapolri. Selain itu, Presiden Jokowi tentu akan berhadapan dengan DPR yang didalamnya termasuk partai pendukungnya sendiri. Jokowi juga akan dianggap melawan Megawati Ketua Umum PDIP, hal mana menurut sementara pihak selalu dihindari Jokowi dengan berbagai cara. Maka langkah paling aman bagi Presiden Jokowi adalah siap untuk tidak populer di hadapan rakyat, yakni melantik BG sebagai Kapolri demi untuk menghindari turbulensi politik.
