Menikmati politik di Indonesia kita akan sesekali terkagum-kagum melihat Jokowi yang dulu hanyalah seorang walikota naik menjadi gubernur DKI dan sekarang menjadi orang nomar satu di Indonesia. Sungguh, ini adalah prestasi yang sangat menakjubkan.
Setelah dirinya dilantik menjadi presiden, dia mulai membenahi segala macam kekurangan yang terjadi di negeri ini. kebijakan pertamanya adalah mengeluarkan kartu sakti sebagai janji yang dulu digaungkan saat pencalonannya. Pengeluaran kartu sakti ini banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, sebab beberapa hari setelah kartu itu di launching, rakyat harus dikejutkan dengan kenaikan harga BBM yang nilainya tidak tanggung-tanggung yaitu 2000 rupiah. Namun, baru juga berjalan tidak begitu lama, pemerintah kembali menurunkan harga BBM sebesar 900 rupiah dengan alasan harga minyak dunia telah turun. Kini, hal itu tidaklah menjadi persoalan publik. Sebab, sepertinya perdebatan akan hal ini telah berakhir. Kini, Indonesia digemparkan dengan pertarungan sengit anatar KPK dan Istana perihal pencalonan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri.
Berita yang terjadi sangat menarik. Sebab saat DPR sedang mulia membicarakan kepantasan dan kelayakan calon kapolri tiba-tiba dari belakang KPK menyerang dengan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dan memiliki rekening gendut. Inilah yang membuat publik merasa terkaget-kaget dengan penetapan itu. Ini bukanlah persoalan kekagetan publik semata, lebih dari itu ini merupakan tamparan keras bagi presiden Jokowi dimana calon yang dia usulkan ternyata terjerat oleh kasus oleh KPK. disinilah kita menyaksiakan bahwa KPK sedang berusaha semaksimal mungkin membersihkan sampah-sampah yang ada dalam tubuh pemerintahan Indonesia.
Namun, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah penetapan Budi Gunawan ini merupakan serangan politik yang digelontorkan oleh KPK, atau hal ini memang hal yang natural sebagai tugas KPK sebagai sebuah institusi?
Terlepas dari masalah itu, kita melihat bahwa ini merupakan pertarungan panas antara pemerintah dan KPK. dalam hal ini apakah Jokowi akan tetap memilih BG atau mengatakan "tidak" kepadanya. Ini membutuhkan keberanian yang sangat. Jangan sampai kejadian ini menimbulkan kesan negatif yang berdampak pada kejelekan citranya.
