Sebagaimana diketahui bahwa salah seorang menteri Kabinet Indonesia Maju dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga kader PDI Perjuangan, yakni Menpan-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi) Tjahjo Kumolo meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Tjahjo Kumolo meninggal pada hari Jum'at, tanggal 1 Juli 2022 di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta.
Agar tidak terjadi kekosongan, Presiden Joko Widodo gercep menunjuk pengganti Tjahjo Kumolo. Orang yang dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menpan-RB menggantikan Tjahjo Kumolo adalah Menko Polhukam Mahfud MD.
Namun  Mahfud MD ditunjuk Presiden Joko Widodo bukan sebagai Menpan-RB definitif. Mahfud MD ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menpan-RB sementara alias ad interim.
Dengan demikian dalam beberapa hari ke depan, Presiden Joko Widodo tentu akan menyiapkan pengganti Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB definitif. Siapa yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai pengganti Tjahjo Kumolo, sebagai Menpan-RB definitif semua tergantung "selera" presiden sendiri.
Hal itu dikarenakan menteri merupakan pembantu presiden. Penentuannya  merupakan kewenangan atau hak prerogatif presiden sendiri. Mau siapa yang akan dijadikan Menpan-RB definitif, suka-suka presiden sendiri.
Namun tentu saja dalam menentukan pembantunya itu presiden tidak akan ngasal. Presiden akan mempertimbangkan banyak hal. Termasuk partai politik pendukung pemerintahannya.
Tjahjo Kumolo adalah kader PDI Perjuangan. Artinya posisi Menpan-RB merupakan jatah PDI Perjuangan.
Presiden Joko Widodo tentu akan dan "harus" mempertimbangkan hal itu. Presiden Joko Widodo "harus" mengambil kader PDI Perjuangan lagi sebagai pengganti Tjahjo Kumolo. Kalau tidak, PDI Perjuangan bisa "menuntut" Presiden Joko Widodo.
Apalagi Presiden Joko Widodo sendiri merupakan kader PDI Perjuangan. Presiden Joko Widodo juga merupakan "petugas partai" dari PDI Perjuangan. Sebagai "petugas partai" dari PDI Perjuangan, presiden tidak mungkin akan melakukan tindakan atau membuat kebijakan yang tidak support terhadap partainya.
Hanya bisa saja posisi Menpan-RB diberikan kepada orang yang bukan berasal dari kader PDI Perjuangan, tapi dari kader partai politik lain yang sama-sama sebagai pendukung pemerintah. Kalau begitu bisa ada "tukar guling" jabatan menteri. Pada prinsipnya jatah menteri PDI Perjuangan tidak hilang.
Seandainya posisi Menpan-RB tetap diberikan kepada kader PDI Perjuangan, lantas siapa yang layak menggantikan Tjahjo Kumolo? Dalam hal ini sebagai partai besar PDI Perjuangan memiliki banyak stok kader yang mumpuni, yang bisa menggantikan Tjahjo Kumolo.
Mengenai siapa yang akan menggantikan Tjahjo Kumolo dari PDI Perjuangan, biasanya semua tergantung rekomendasi ketua umum PDI Perjuangan sendiri, yakni Megawati Soekarnoputri.
Sebagai ketua umum, Megawati Soekarnoputri tentu memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan kadernya yang cocok untuk menempati suatu posisi. Termasuk dalam hal ini sebagai Menpan-RB menggantikan Tjahjo Kumolo.
Dari sekian banyak kader PDI Perjuangan, paling tidak ada dua nama yang cukup layak sebagai Menpan-RB menggantikan Tjahjo Kumolo. Kedua nama itu adalah Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ganjar Pranowo saat ini sebagai Gubernur Jawa Tengah dan disebut-sebut sebagai salah satu calon presiden yang cukup populer. Kalau diperintahkan oleh ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mengisi posisi Menpan-RB, sebagai "petugas partai" Ganjar Pranowo tentu tak memiliki hak untuk menolak.
Ganjar Pranowo harus manut kepada keputusan sang ketua umum. Kecuali jika Ganjar Pranowo mau menjadi "petugas partai" yang "durhaka". Ganjar boleh menolak.
Ganjar Pranowo adalah kader PDI Perjuangan yang cukup berpengalaman di legislatif dan di eksekutif. Pengalaman Ganjar tersebut tentu akan sangat membantu dan berguna kalau dirinya menjadi Menpan-RB.
Kemudian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok memang kader junior PDI Perjuangan. Namun Ahok memiliki nama besar dan juga cukup berpengalaman, baik di legislatif atau pun di eksekutif.
Nama Ahok dikenal publik terutama ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketegasan Ahok selama memimpin Jakarta bisa disebut cukup "legendaris".
Jabatan Menpan-RB mungkin akan sangat cocok bagi Ahok. Namun semua kembali kepada keputusan Megawati Soekarnoputri.
Kendati penentuan jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden, namun dalam hal ini Presiden Joko Widodo akan dan tetap harus mendengar masukan atau rekomendasi ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Apalagi Presiden Joko Widodo sendiri sering disebut sebagai "petugas partai" oleh Megawati Soekarnoputri.
Siapakah yang akan dipercaya sebagai Menpan-RB menggantikan Tjahjo Kumolo, apakah benar Ganjar Pranowo, Ahok, atau mungkin nama lain dan bukan dari PDI Perjuangan? Kita tunggu saja keputusan Presiden Joko Widodo nanti. Â Â
