Saran Buat KAMI, Perhatikan Pandemi!

Kegiatan deklarasi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang telah dilakukan di beberapa daerah mendapat penolakan dari pihak tertentu. Bahkan diantaranya ada yang berujung ricuh.

Seperti deklarasi KAMI yang dilakukan pertama kali di tugu Proklamasi,  Jakarta 18 Agustus lalu, diwarnai penolakan dari sekelompok orang. Mereka menyoroti adanya kerumunan yang timbul akibat pelaksanaan deklarasi, serta mempertanyakan izin yang diberikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Mereka menilai kegiatan deklarasi berpotensi menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.

Kemudian deklarasi KAMI Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung tanggal 7 September lalu, juga mendapat penolakan dari sejumlah orang. Sebagiannya mengatasnamakan mahasiswa.

Hal yang cukup mengejutkan adalah ketika seorang mahasiswa peserta aksi menolak deklarasi KAMI tertangkap, ia mengaku dibayar Rp. 100 ribu. Ia bersama dua orang temannya disuruh seseorang untuk melakukan aksi menolak deklarasi KAMI.

Deklarasi KAMI di Bandung sendiri sempat mendapat dua kali penolakan dari pengelola gedung. Semula deklarasi akan dilakukan di Balai Sartika (Bikasoga), tetapi batal karena tidak mendapat izin. Kemudian kegiatan deklarasi dipindah ke Grand Pasundan, tapi tanpa alasan yang jelas dibatalkan oleh pengelola.   

Deklarasi KAMI akhirnya digelar di rumah salah seorang deklarator KAMI, Jumhur Hidayat. Deklarasi kemudian dilanjutkan di Gedung Sate.

Begitu pula deklarasi KAMI terbaru se Jawa Tengah yang dilakukan di alun-alun Kota Magelang tanggal 18 September yang baru lalu. Sekelompok ormas pemuda dan beberapa warga menolak kegiatan deklarasi dan bermaksud membubarkannya, sehingga berakhir ricuh.

Untungnya ratusan personel gabungan Polres Magelang Kota, Brimob, dan TNI bersikap sigap berupaya mencegah ormas pemuda dan beberapa warga tersebut. Sempat terjadi keributan antara personel keamanan dan ormas pemuda. Salah seorang anggota Brimob dikabarkan terluka terkena lemparan batu.

Melihat beberapa deklarasi KAMI yang telah dilakukan di beberapa daerah seperti itu, bukan tidak mungkin pula deklarasi KAMI berikutnya di daerah lain akan bernasib sama. Deklarasi KAMI akan mendapat penolakan dari pihak-pihak tertentu.

Apa yang salah dengan KAMI, sehingga keberadaan KAMI dan kegiatan deklarasi yang dilakukan mendapat beberapa penolakan ? Sesungguhnya tak ada yang salah dengan KAMI. Keberadaan KAMI pun tidak menyalahi atau melanggar undang-undang.  

Artinya, keberadaan KAMI merupakan sesuatu yang legal dan sah secara hukum.  Ketidaksetujuan atas keberadaan KAMI atau penolakan terhadap kegiatan yang dilakukan KAMI hanyalah bersifat subjektif. Mungkin karena alasan politis atau masalah like and dislike saja.

Bisa jadi ada kelompok politik tertentu tidak menghendaki keberadaan KAMI karena merasa "terancam" secara politik. Hal itu sah-sah saja.

Mungkin juga ada beberapa pihak, baik secara pribadi atau kelompok yang kurang berkenan dengan keberadaan KAMI karena tidak sesuai dengan pemikiran atau pendapatnya. Itu juga sah-sah saja. Sebab masalah like and dislike tidak bisa dipaksakan harus ada atau tidak ada dalam diri setiap orang.   

Masalahnya, apakah orang boleh mempermasalahkan sesuatu yang tidak masalah secara hukum atau undang-undang ? Barangkali jawaban atas pertanyaan ini sudah sangat jelas.

Keberadaan KAMI dari segi hukum atau undang-undang memang tidak bermasalah. Akan tetapi perilaku KAMI sejauh ini bisa disebut cukup bermasalah. KAMI seharusnya bisa menunjukkan atau memperlihatkan diri sebagai sebuah gerakan moral yang benar-benar peduli kepada rakyat, termasuk kepedulian dalam hal kesehatan.

Saat ini sedang terjadi krisis kesehatan akibat adanya pandemi. Seharusnya KAMI lebih memiliki sense of crisis dengan tidak melakukan kerumunan, melakukan deklarasi yang kurang memperhatikan protokol kesehatan. Terutama dalam hal physical distancing.

Hal itu penting, sebab akan menyangkut kepercayaan kepada KAMI. Nanti orang akan bertanya, bagaimana mungkin KAMI memiliki kepedulian kepada rakyat jika masalah kesehatan yang menyangkut rakyat banyak saja kurang peduli.

Kita lihat dalam setiap deklarasi terjadi kerumunan orang normal seperti biasa. Tidak ada physical distancing yang dilakukan sebagaimana seharusnya.

Dalam situasi pandemi seperti ini ada baiknya KAMI menunda kegiatan deklarasi. Tunjukkan bahwa KAMI peduli kesehatan dan keselamatan rakyat. Saat ini deklarasi mungkin bisa dilakukan secara virtual, tak perlu show of force dengan pengerahan massa secara langsung.

Mempermasalahkan keberadaan KAMI dengan melakukan penggerudukan tentu sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum. Akan tetapi mempermasalahkan perilaku KAMI karena kurang memperhatikan protokol kesehatan terutama dalam hal physical distancing, justru merupakan hal yang positif.

KAMI tentu ingin rakyat menaruh rasa simpati. Oleh karena itu saran buat KAMI, cobalah untuk lebih memperhatikan pandemi.