Skenario pertama, jika pelaksanaan ibadah haji sesuai kuota jama'ah yang telah disepakati. Skenario ini bisa terjadi jika situasi sudah kondusif. Skenario disiapkan dalam tiap tahap pelaksanaan haji. Mulai dari berangkat sampai pulang kembali ke tanah air dengan meminimalisasi dampak Covid-19 ke titik nol.
Skenario kedua, jika pelaksanaan ibadah haji ada pengurangan kuota jama'ah hingga 50 persen. Skenario ini bisa terjadi jika situasi di Arab Saudi masih berisiko. Skenario ini akan memaksa seleksi mendalam terhadap jama'ah dan petugas haji yang akan berangkat.
Skenario ketiga, jika pelaksanaan ibadah haji dibatalkan. Skenario ini bisa terjadi jika pemerintah Arab Saudi mengumumkan pembatalan atau jika pemerintah Indonesia  menilai situasi di Arab Saudi masih berisiko tinggi. Skenario akan disusun berasarkan dampak yang bersifat langsung terhadap internal kementerian agama dan pemangku kepentingan.
Skenario mana pun yang akhirnya dilaksanakan sesuai perkembangan situasi dan kondisi, pemerintah harus mengambil tindakan yang efektif dan efisien. Pemerintah harus bertindak cepat agar kualitas pelaksanaan ibadah haji tetap terjaga dan calon jama'ah haji merasa  tenang.
Seandainya skenario pertama yang dilaksanakan, pemerintah harus bertindak cepat melakukan proses-proses dan tahapan persiapan pelaksanaan ibadah haji. Mulai dari melakukan eksekusi berbagai kontrak layanan di Arab Saudi (hotel, catering, dll.) sampai pembekalan/pelatihan petugas haji dan bimbingan manasik haji bagi jama'ah haji.
Kemudian jika skenario kedua yang dilaksanakan, pemerintah harus benar-benar membuat "rule of game" yang jelas dan transparan dalam penentuan para petugas dan calon jama'ah. Jangan sampai ada kongkalikong apalagi jual beli.
Begitupun jika skenario ketiga yang pada akhirnya dilaksanakan, pemerintah harus sebaik mungkin menyampaikan sosialisasi atau melakukan penjelasan yang bisa dipahami oleh para calon jama'ah haji dan oleh umat Islam pada umumnya. Â
