Dalam beberapa bacaan seperti tulisan milik Sadjiarto (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintahan di Indonesia masih berfokus hanya dari sisi pengelolaan keuangan negara, namun dalam kenyataan sehari-hari keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja.Â
Nyatanya, akuntabilitas dalam sisi keuangan menjadi yang paling digemborkan karena keterlibatan para pengelola anggaran dan keuangan yang terlibat dengan uang rakyat dalam dunia pemerintahan. Uang menjadi bahasan paling sensitif terlebih lagi jika uang yang kami olah adalah milik rakyat yang telah memenuhi kewajiban mereka membayar pajak.
Lalu apa kaitan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran dalam mewujudkan Good Governance? Akuntabilitas menjadi bagian tanggung jawab kami para pengelola untuk tetap bertanggungjawab mengelola anggaran sesuai dengan peruntukannya.Â
Terlepas dari berbagai konflik dari orang sekitar yang mungkin ingin melakukan berbagai hal dengan anggaran tersebut. Kami berupaya untuk tetap mempertanggungjawabakan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian bagaimana dengan transparansi.Â
Kewajiban apa yang menjadi simbol keterbukaan informasi publik ini kami lakukan dengan membuat laporan keuangan yang nantinya akan bisa dikonsumsi publik (tentunya setelah dilakukan audit BPK) sehingga mampu menjadi bagian dalam pengambilan keputusan dengan mengungkapkan pertanggungajwaban keuangan kami kepada publik.Â
Jika momok ASN terkenal berkinerja rendah, namun saya sebagai ASN berupaya untuk menjadikan profesi ini sebagai tanggung jawab moral dengan integritas yang masih saya pegang sehingga uang rakyat dapat digunakan dengan baik oleh negara.
