Jadi, apa yang sudah dicapai oleh Kota Batam sehingga membuat begitu banyak pembangunan dan prestasi fenomenal kelas nasional adalah berkat hasil kerja Otorita Batam atau BP Batam selama ini. Tidak mungkin Pemko Batam dan Pemprov Kepri bisa membuat semua ini. Kita rakyat Batam harus berterima kasih kepada Otorita Batam atau BP Batam yang sudah membuat semua ini untuk masyarakat Batam. Tanpa BP Batam, mungkin Kota Batam tidak lebih baik dari Kota Tanjung Pinang atau Karimun.
Jelas, peran OB atau BP Batam sangat bermanfaat dan positif selama ini. BP Batam masih sangat dibutuhkan oleh rakyat Batam untuk menyelesaikan program-program jangka menengah BP Batam maupun Pemerintah Pusat, antara lain: pelabuhan kontainer terbesar di wilayah Barat Indonesia, pusat maritim dan galangan kapal di Indonesia, jalan tol dari Bandara Hang Nadim ke Pelabuhan Batu Ampar, jembatan Batam-Bintan dan lain-lain. Untuk saat ini rasanya hanya BP Batam yang bisa menyelesaikannya, hampir tidak mungkin Pemko Batam ataupun Pemprov Kepri mengerjakannya, mengingat SDM dan pengalaman selama ini.
Belakangan ini, fakta ada kelambatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh BP Batam, itu adalah oknum-oknum. BP Batam jelas dibutuhkan rakyat Batam. Ibarat pepatah, bila ada tikus dalam lumbung padi, jangan lumbungnya yang dibakar, tetapi tikusnyalah yang dibakar. Demikian juga BP Batam adalah lumbung padi, sedangkan pejabat-pejabat yang tidak becus dan korup adaalah tikus-tikusnya. Tikus-tikus inilah yang harus dibakar, mereka harus dibersihkan dan diganti dengan yang punya semangat pelayanan dan tidak korup.
Sudah rahasia umum, kalau bagian Lahan BP Batam adalah sumber korupsi dan ATM para pejabat dan tokoh-tokoh tertentu, di Batam maupun Jakarta. Tanah yang UWTO-nya rata-rata hanya Rp 42.000 per m2, bisa menjadi Rp 100.000 s/d Rp 500.000 per m2 di pasaran. Sehingga pengusaha mau saja memberikan fee sesuai harga pasar. Kalau ada 200 Ha yang dialokasikan dalam setahun, asumsi fee Rp 50 ribu per m2, maka potensi gratifikasi bisa mencapai Rp 100 milyar setahun. Suatu angka cukup fantastis.
Demikian juga dengan pelayanan yang lain, mengurus surat-surat perijinan dan legal di BP Batam bisa berbulan-bulan. Pengurusan PL, SPJ dan SKEP dan fatwa planologi sampai berbulan-bulan, bahkan jawaban surat penolakan permohonan lahan bisa setahun. Dan masih banyak lagi pelayanan BP Batam yang sangat lamban. Sudah menjadi gaya kerja orang BP Batam, harus diberi “minyak” dulu baru kerja. Sementara saat ini, di era Pemerintahan Presiden Jokowi semua pengurusan ijin sudah dipangkas habis. Kalau selama ini pengurusan ijin lebih setahun, dibuat cuma sebulan, yang berbulan menjadi 1-2 minggu, dan yang butuh berminggu-minggu dibuat hanya dalam hitungan hari saja. Seharusnya semangat ini ditularkan ke birokrasi di BP Batam, sehingga pengurusan perijinan di BP Batam bisa cepat. Revolusi mental sangat perlu di kalangan pegawai BP Batam, dan mengganti sebagian besar pegawai BP Batam dengan yang lebih fresh dan punya semangat pelayanan tinggi.
Saat ini Indonesia, tidak terkecuali Batam butuh tahap implementasi, bukan wacana perubahan. Perubahan nama telah memperlambat ekonomi nasionl, karena aturan pemakaian anggaran harus disesuaikan dengan nomenkelatur anggaran yang baru. Ini salah satu penyebab stacknya kegiatan pembangunan di awal era Presiden Jokowi. Wajar, bila masih tahun pertama dari tahap jangka menengah periode 5 tahun masa jabatan presiden, tetapi pada tahun kedua seharusnya jangan lagi masih tahap perubahan nomenlkelatur, harus sudah pada tahap implementasi program.
Sangat disayangkan, para pihak yang membuat keputusan mengenai masa depan BP Batam, ditentukan oleh mereka yang belum paham dan sangat minim pengetahuannya mengenai perjalanan panjang BP Batam, yang sudah berusia 42 tahun. Mereka dengan senaknya mengbok-obok Batam, tanpa betul-betul paham mengenai permasalahan Batam. Ada satu juta lebih penduduk di sini dan ada investasi US$ 71 milyar dollar, yang sebagian besar di antaranya telah diyakinkan, bahwa mereka bisa berinvestasi sampai 30 tahun dan diberi perioritas diperpanjang 30 tahun lagi. Sekonyong-konyong datang membawa perubahan, seolah-olah ini adalah wewenang mereka semata.
Kami rakyat Batam, mengharapakan Presiden Jokowi bisa mengambil langkah bijaksana mengenai BP Batam dan Batam pada umumnya. Kita tidak perlu wacana perubahan dan aturan baru, yang diperlukan sekarang adalah implementasi dan aksi pembangunan yang nyata. Usul kami, pertahankan BP Batam dan bersihkan BP Batam dari orang-orang lama yang sangat birokrasi, lamban dan korup. Ganti dengan yang lebih fresh, energik, berintegrasi, dan terapkan revolusi mental. Niscaya Batam akan cepat bergerak menjadi lokomotif ekonomi Indonesia di bagian barat.
Ir. Wirya Putra Silalahi
Penasehat BaraJP Kepri, Alumni ITB
