Awal tahun 2020 merupakan awal dimana pandemi COVID-19 mulai merajalela, semua anggota dari negara ASEAN tak ada satupun yang lolos dari virus tersebut. Pada bulan Juli lalu bahkan Indonesia berada di tingkat ketiga dari negara-negara ASEAN mengenai kasus banyaknya masyarakat yang telah terjangkit virus COVID-19. Sudah menjadi kekhawatiran dan problematika besar bagi negara Indonesia sendiri dalam menanggulangi dan mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang timbul akibat pandemi ini. Menilik dari sektor pariwisata di Indonesia yang mengalami perosotan finansial dan perkembangannya yang sangat erat hubungannya dengan jatuhnya perekonomian di Indonesia, oleh karena itu beberapa upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Salah satunya adalah kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam mengoptimalkan sektor pariwisata Indonesia.
Dalam siaran pers yang ditayangkan langsung dari Special Meeting of the Asean Tourism Ministers (M-ATM) terkait dengan hubungan kerja sama antara ASEAN dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di adakan Rabu malam pada tanggal 1 Mei yang lalu, Kemenparekraf mengusulkan tujuh upaya untuk dalam mengoptimalkan informasi penanganan COVID-19 dan promosi dalam sektor pariwisata. Angela Tanoesoedibjo selaku Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekaf) mewakili Indonesia dalam menghadiri Special Meeting of the Asean Tourism Ministers (M-ATM). "Kerja sama yang kuat dibutuhkan dalam upaya menangani bersama dampak COVID-19 dalam sektor pariwisata di kawasan ASEAN. Saatnya kita semua para anggota ASEAN untuk bersama. Dengan bersama kita bisa kuat," kata Angela.
Konferensi tersebut pun menghasilkan beberapa poin-poin yang dikemukakan oleh Kemenparekraf lebih tepatnya ada 7 poin hasil kesepakatan dalam konferensi yang di adakah bersama negara-negara ASEAN lainnya untuk memperkuat tali kerja sama dalam pariwisata khususnya yang sangat berkaitan yaitu sektor ekonomi yang mengalami penurunan secara drastis dan menjadi salah satu kendaa kendala di tengah pandemic COVID-19 ini.
Poin pertama dari hasil pertemuan tersebut adalah, para menteri sepakat untuk membina koordinasi ASEAN dalam mempercepat pertukaran informasi tentang perjalanan, terutama terkait standar kesehatan dan langkah-langkah lain yang diperlukan negara-negara anggota ASEAN dalam mengendalikan penyebaran wabah COVID-19 melalui peningkatan operasi Tim Komunikasi Krisis Pariwisata ASEAN (ATCCT). Poin yang kedua adalah mengintensifkan kolaborasi Organisasi Pariwisata Nasional (NTOs) ASEAN dengan sektor-sektor ASEAN lain yang relevan, terutama di bidang kesehatan, informasi, transportasi, dan imigrasi serta dengan mitra eksternal ASEAN, untuk bersama-sama mengimplementasikan langkah-langkah yang komprehensif, transparan dan respons yang cepat dalam mitigasi dan mengurangi dampak COVID-19 serta krisis lain di masa depan. Poin ketiga, yaitu para menteri juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang lebih erat dalam berbagi informasi dan praktik terbaik di antara negara-negara anggota ASEAN serta dengan mitra dialog ASEAN dalam mendukung sektor pariwisata. Poin keempat, kerja sama ini juga mencakup penerapan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan antara pengunjung domestik dan internasional ke Asia Tenggara, termasuk pengembangan standar dan pedoman dalam meningkatkan faktor keamanan dan kesehatan guna melindungi para pekerja dan masyarakat di industri perhotelan dan industri lainnya terkait pariwisata. Kemudian poin kelima, para menteri pariwisata juga sepakat untuk mendukung pengembangan dan implementasi rencana pemulihan krisis pasca COVID-19 serta membangun kemampuan pariwisata ASEAN serta upaya promosi dan pemasaran pariwisata bersama dengan tujuan memajukan ASEAN sebagai single tourism destination. Selanjutnya poin keenam, para menteri sepakat untuk mempercepat penerapan kebijakan mikro dan makro ekonomi, memberikan dukungan teknis dan stimulus keuangan, pengurangan pajak, peningkatan kapasitas dan kemampuan, terutama keterampilan digital bagi para stakeholder industri perjalanan dan pariwisata. Dan poin terakhir adalah Ketujuh, mempercepat kerja sama dengan mitra dialog ASEAN, organisasi internasional dan industri yang relevan untuk membangun Asia Tenggara yang tangguh dan siap untuk secara efektif menerapkan dan mengelola pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif setelah krisis.
Mengenai keputusan tersebut Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam untuk melakukan pemulihan sektor pariwisata bersama negara-negara ASEAN lainnya bahkan jika pandemi COVID-19 ini berakhir, tak ada kata akhir untuk melakukan pembangunan dan pengembangan dalam sektor pariwisata. Kemenparekraf akan selalu memaksimalkan laman pariwisata ASEAN untuk menyajikan dan menampilkan konten-jonten yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan promosi wisata secara digital, karena memang di tengah pandemi seperti ini komunikasi digital merupakan senjata utama kita untuk mengetahui perkembangan dunia dan informasi seputar lingkungan sekitar.
Dari wujud kerjasama Indonesia dengan ASEAN menjadi bukti bahwa hal ini merupakan ranah diplomasi publik kerena hubungan tersebut memainkan peranan penting bagi suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas negara, menciptakan kesepahaman baik diluar maupun di dalam negeri, dan memperbaiki kesalahpahaman serta membangun reputasi yang positif bagi negara-negara ASEAN.
Tak dapat dipungkiri, sangat jelas bahwa perihal kerja sama tersebut memiliki dua lapisan diplomasi publik yaitu lapisan dialogis. Lapisan dialogis adalah suatu tindakan komunikasi dua arah yang menjadi titik inti yang sangat penting yang berkaitan erat dengan politik internasional. Pada diplomasi publik, dialog ini diperluas sampai ada pertukaran informasi yang melewati batas-batas sosial serta budaya (McPhail, 2014, hal. 73). Hal tersebut terlihat dari adanya dialog dua arah antara negara-negara ASEAN dengan negara Indonesia yang diwakili oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam konferensi besar seperti Special Meeting of the Asean Tourism Ministers (M-ATM). Semua hasil konferensi pers di rekap dan di publis dalam website official Kemenparekraf.go.id yang membuat saya menulis artikel ini secara terperinci.
Kemudian terdapat dua lapisan diplomasi publik yang sangat sesuai, yaitu lapisan dialogis. Lapisan dialogis merupakan tindakan komunikasi dua arah yang menjadi hal penting yang berkaitan dengan politik internasional. Â Pada diplomasi publik, dialog ini diperluas sampai ada pertukaran informasi yang melewati batas-batas sosial serta budaya (McPhail, 2014, hal. 73). Hal ini dapat dilihat dari adanya dialog dua arah antara negara-negara ASEAN dengan Kemenparekraf. Kemudian, hasil dari kerja sama ini pun disebarluaskan pada publik oleh pihak Kemenparekraf dan akhirnya informasi hubungan mengenai kerja sama ini dapat saya lihat di website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia.
#komglob06
DAFTAR PUSTAKA
