Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada produk berulang kali di setiap titik penjualan di mana nilai telah ditambahkan.
Artinya, pajak ditambahkan ketika produsen bahan baku menjual produk ke pabrik, ketika pabrik menjual produk jadi ke grosir, ketika grosir menjualnya ke pengecer, dan akhirnya, ketika pengecer menjualnya ke konsumen yang akan menggunakannya.
Pada akhirnya, konsumen ritel membayar PPN.
Pembeli di setiap tahap awal produksi produk diganti PPN oleh pembeli berikutnya dalam rantai perdagangan.
PPN biasanya dinyatakan sebagai persentase dari total biaya. Misalnya, jika suatu produk berharga $100 dan ada PPN 15%, konsumen membayar $115 kepada pedagang. Pedagang menyimpan $100 dan mengirimkan $15 kepada pemerintah.
Pertanyaan yang Sering Diajukan Terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Apa yang dilakukan pajak pertambahan nilai?
Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak tetap yang dikenakan atas suatu barang. Hal ini serupa dalam beberapa hal dengan pajak penjualan, kecuali bahwa dengan pajak penjualan secara penuh dibayar oleh konsumen di tempat penjualan.
Dengan PPN, bagian dari jumlah pajak dibayarkan oleh pihak yang berbeda untuk suatu transaksi.
Siapa yang diuntungkan dari pajak PPN dan siapa yang tidak?
Konsumen yang lebih kaya pada akhirnya dapat memperoleh manfaat jika PPN menggantikan pajak penghasilan. Seperti halnya pajak tetap lainnya, dampak PPN akan kurang dirasakan oleh orang kaya dan ditanggung lebih berat oleh orang miskin, yang menghabiskan persentase yang lebih besar dari gaji mereka untuk kebutuhan pokok.
Singkatnya, konsumen berpenghasilan rendah akan membayar proporsi yang jauh lebih tinggi dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak.
Baca juga:
"Rencana Bahan Kebutuhan Pokok Dikenai Pajak, Kebijakan Pemerintah yang Tidak Bijak" oleh Fery W.
"Menyoal Wacana Sembako yang Dikenai Pajak" oleh Juandi Manullang
Bagaimana dampak potensial negatif dari PPN pada individu berpenghasilan rendah dapat diperbaiki?
Hal ini dapat dikurangi sampai batas tertentu jika pemerintah mengecualikan barang-barang rumah tangga atau bahan makanan tertentu yang diperlukan dari PPN atau memberikan potongan harga atau kredit kepada warga berpenghasilan rendah untuk mengimbangi dampak pajak.
Contoh PPN
Contoh pengenaan PPN 10% secara berurutan melalui rantai produksi dapat terjadi sebagai berikut:
- Produsen komponen elektronik membeli bahan baku yang terbuat dari berbagai logam dari dealer. Dealer logam adalah penjual pada titik ini dalam rantai produksi. Dealer menagih produsen $1 ditambah PPN 10 sen, dan kemudian mengirimkan PPN 10% kepada pemerintah.
- Pabrikan menggunakan bahan mentah untuk membuat komponen elektronik, yang kemudian dijual ke perusahaan manufaktur ponsel seharga $2 ditambah PPN 20 sen. Pabrikan mengirimkan 10 sen dari PPN yang dikumpulkannya kepada pemerintah dan menyimpan 10 sen lainnya, yang menggantikannya untuk PPN yang sebelumnya dibayarkan ke dealer logam.
- Pabrikan ponsel menambah nilai bahan mentah dengan mengubahnya menjadi ponsel, yang kemudian dijual ke pengecer ponsel seharga $3 ditambah PPN 30 sen. Ia membayar 10 sen PPN kepada pemerintah. 20 sen lainnya mengganti produsen ponsel untuk PPN yang telah dibayarkan kepada produsen komponen elektronik.
- Akhirnya, pengecer menjual telepon ke konsumen seharga $5 ditambah PPN 50 sen, 20 sen di antaranya dibayarkan kepada pemerintah, dan sisanya disimpan sebagai penggantian PPN yang telah dibayarkan sebelumnya.
PPN yang dibayarkan pada setiap titik penjualan di sepanjang rantai mewakili 10% dari nilai tambah oleh penjual.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) -- Keuntungan dan Kerugian
Selain argumen fiskal, pendukung PPN menyarankan bahwa mengganti sistem pajak penghasilan saat ini dengan PPN nasional akan memiliki efek positif lainnya.
Pro: Mengganti PPN untuk pajak lain akan menutup celah pajak
Para pendukung berpendapat bahwa PPN tidak hanya akan sangat menyederhanakan kode pajak federal yang kompleks dan meningkatkan efisiensi Instansi Pajak, tetapi juga membuat orang lebih sulit untuk menghindari pembayaran pajak.
PPN akan mengumpulkan pendapatan dari semua barang yang dijual, termasuk pembelian online.
Terlepas dari upaya untuk menutup celah pajak yang memungkinkan perusahaan internet untuk menghindari membebankan pajak pelanggan di mana mereka tidak memiliki bisnis fisik, pajak yang belum dibayar atas biaya penjualan online menyatakan miliaran pendapatan potensial yang dapat mendanai sekolah, penegakan hukum, dan layanan lainnya.
Pro: Insentif yang lebih kuat untuk meraih pendapatan lebih besar
Jika PPN bekerja secara efektif, itu menghilangkan keluhan disinsentif untuk berhasil yang dikenakan terhadap sistem pajak progresif seperti saat ini.
Warga negara dapat menyimpan lebih banyak uang yang mereka hasilkan dan hanya terpengaruh oleh pajak saat membeli barang.
Perubahan ini tidak hanya memberikan insentif yang lebih kuat untuk menghasilkan; itu juga mendorong tabungan dan mencegah pengeluaran sembrono (secara teoritis).
Baca juga: "Wajib Pajak Harus Tahu Cara Mengisi SPT"
Kontra: Biaya lebih tinggi untuk bisnis
Penentang, bagaimanapun, mencatat banyak kelemahan potensial dari PPN, termasuk peningkatan biaya bagi pemilik bisnis di seluruh rantai produksi.
Karena PPN dihitung pada setiap langkah proses penjualan, pembukuan saja menghasilkan beban yang lebih besar bagi perusahaan, yang kemudian membebankan biaya tambahan kepada konsumen.
Ini menjadi lebih kompleks ketika transaksi tidak hanya lokal tetapi internasional. Negara yang berbeda mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang bagaimana pajak dihitung.
Ini tidak hanya menambah lapisan lain pada birokrasi; itu juga dapat mengakibatkan penundaan transaksi yang tidak perlu.
Kontra: Mendorong penghindaran pajak
Selain itu, walaupun sistem PPN mungkin lebih sederhana untuk dipelihara, akan lebih mahal untuk diterapkan.
Penggelapan pajak masih bisa berlanjut, bahkan meluas, jika masyarakat umum tidak memberikan dukungan sepenuh hati.
Usaha kecil khususnya dapat menghindari pembayaran PPN dengan menanyakan pelanggan mereka apakah mereka memerlukan tanda terima, menambahkan bahwa harga produk atau layanan yang dibeli lebih rendah jika tidak ada tanda terima resmi yang dikeluarkan.
Kontra: Konflik dengan pemerintah lokal
PPN nasional juga dapat menimbulkan konflik dengan pemerintah lokal di seluruh negeri, yang saat ini menetapkan pajak penjualan mereka sendiri dengan tarif yang berbeda-beda.
Kontra: Harga yang lebih tinggi---terutama untuk konsumen berpenghasilan rendah
Kritik juga mencatat bahwa konsumen biasanya membayar harga yang lebih tinggi dengan PPN.
Sementara PPN secara teoritis menyebarkan beban pajak pada nilai tambah suatu barang saat bergerak melalui rantai pasokan, dari bahan mentah ke produk akhir, dalam praktiknya peningkatan biaya biasanya diteruskan ke konsumen.
