Mohon tunggu...
William Wijaya
William Wijaya Mohon Tunggu... Branding & Marketing Specialist

Docendo discimus

Selanjutnya

Tutup

Politik

5 Tuntutan Rakyat Paska Demo

30 Agustus 2025   18:29 Diperbarui: 30 Agustus 2025   18:29 22
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Demo belum berhenti, sumber : CNBC Indonesia

Ini tidak boleh lagi berhenti sebagai omon-omon kosong. Setiap tuntutan harus dibatasi dengan jangka waktu yang jelas, progres yang terukur, dan akuntabilitas nyata.

Jika tidak, sejarah akan kembali berulang: suara rakyat terkubur oleh sandiwara politik.
Inilah lima tuntutan tegas yang harus menjadi arah perubahan:

1. Tegakkan Hukum dengan Ketegasan Mutlak

Hukum tidak boleh lagi menjadi alat keadilan selektif. Korupsi perampokan sistematis terhadap kekayaan bangsa harus dijawab dengan hukuman paling keras. Perampasan aset wajib dilakukan cepat dan transparan. Dan bila perlu, hukuman mati bagi koruptor kelas kakap tidak boleh lagi menjadi tabu. Korupsi bukan sekadar kejahatan finansial itu adalah pembunuhan massal terhadap masa depan bangsa.

2. Evaluasi Total Seluruh Lembaga Negara

Dari DPR, kementerian, Polri, militer, hingga MPR semuanya bahkan sampai perangkat desa harus melalui evaluasi besar-besaran. Rakyat menuntut reformasi nyata, bukan sekadar polesan kosmetik. Lembaga yang gagal menjalankan fungsi publik harus dibongkar, direstrukturisasi, atau dibubarkan. Akuntabilitas tidak boleh hanya hidup di atas kertas laporan ia harus terlihat nyata dalam kinerja.

3. Transparansi Total dengan Rakyat sebagai Pengawas Tertinggi

Pengawasan tidak boleh lagi dimonopoli segelintir elit yang kepentingannya sering berbenturan dengan keadilan. Transparansi harus bersifat total dan radikal, dengan rakyat diberi hak penuh sebagai pengawas tertinggi. Setiap alokasi anggaran, rancangan kebijakan, hingga kesepakatan politik harus dibuka secara terang. Hak rakyat untuk mengawasi adalah benteng agar lembaga pengawas tidak dirampas oleh agenda tersembunyi.

4.Kembalikan Meritokrasi dalam Pemerintahan

Negara tidak boleh dipenuhi kroni, boneka politik, atau sosok inkompeten yang hanya diberi jabatan karena loyalitas. Pemerintahan harus kembali pada prinsip meritokrasi ahli dan profesional, dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas, yang memimpin bangsa. Hanya dengan itu, kebijakan akan lahir dari data, ilmu, dan visi bukan dari transaksi politik di ruang gelap.

5. Program Pemulihan Ekonomi yang Cepat dan Terukur

Luka ekonomi rakyat tidak bisa menunggu debat politik yang tak berujung. Program pemulihan harus diluncurkan dalam paket jangka pendek, menengah, dan panjang yang jelas batas waktunya. Stimulus lapangan kerja, stabilisasi harga, hingga dukungan bagi usaha kecil menengah harus segera dijalankan. Setiap langkah harus memiliki dampak nyata, bukan janji yang lenyap dalam konferensi pers.

Saya rasa 5 hal ini jika dijalankan lebih serius dengan timerange yang jelas, Indonesia akan bangkit. Namun apakah bisa?

Regards,

William

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun