Hukum Unjuk Rasa

Bicara mengenai hukum tentu saja berkaitan dengan UUD 45, Peraturan Pemerintah, serta peraturan lainnya, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. Apabila ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan UUD 45, maka setiap warga berhak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. 

Unjuk rasa merupakan suatu kegiatan warga yang dijamin oleh UUD 45.

Dalam hal melakukan unjuk rasa, diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9TAHUN 1998 TENTANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.

Kita kutipkan Pasal 10 :

(1) Penyamapaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), disampaikan oleh yangbersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3x24 jam sebelumkegiatan di mulai telah diterima oleh polri setempat.

(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatanilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Dalam hal ini jelas bahwa rencana kegiatan unjuk rasa harus diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Untuk apa?

Agar Polri dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada penanggung jawab unjuk rasa, sehingga kegiatan unjuk rasa tidak mengganggu ketertiban umum.

Nama-nama peserta unjuk rasa juga harus disampaikan kepada Polri. Hal ini untuk mengantisipasi kalau-kalau ada penyusup yang menyamar sebagai anggota unjuk rasa.  Kapan perlu peserta unjuk rasa mengenakan pakaian seragam ataupun tanda pengenal khusus.

Demikian sedikit catatan saya.