Implementasi Tri Hita Karana : Kebijakan Pemerintah dan Managemen Tingkat Provinsi

Manajemen Berbasis Parahyangan mengharapkan pagawai pemerintah bekerja dengan nilai satya (kejujuran), tatwam asi (empati), dan yadnya (pengabdian). Selain itu, Parahyangan dapat diwujudkan dengan melaksanaan ritual keagamaan dan upacara adat secara rutin di  lingkungan kantor pemerintahan sebagai bentuk harmonisasi spiritual.

Manajemen Berbasis Pawongan tergambarkan dalam peran serta masyarakat adat, LSM, dan perguruan tinggi dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain itu, pembentukan wadah kolaboratif antara pemerintahan dengan masyarakat sipil Forum Komunikasi Desa Wisata, Forum Perempuan Bali Bangkit, dan Forum CSR Bali. Melalui wadah tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta berkontribusi langsung terhadap program pembangunan daerah

Manajemen Berbasis Palemahan terlihat pada setiap proyek pembangunan di Bali diwajibkan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).  Pemerintah mendorong terbentuknya daerah hijau pada pembangunan hotel, jalan, dan fasilitas umum.

Dengan demikian, pariwisata Bali bukan hanya sektor ekonomi, tetapi juga instrumen pelestarian nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Bali.

Implementasi Tri Hita Karana dalam kebijakan publik dan manajemen di tingkat Provinsi Bali menjadi model ideal pembangunan berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.
Melalui sinergi antara nilai spiritual (Parahyangan), sosial (Pawongan), dan ekologis (Palemahan), Pemerintah Provinsi Bali berhasil membangun kebijakan yang seimbang antara kemajuan ekonomi dan kelestarian budaya serta lingkungan.

Dengan dukungan kebijakan seperti Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan Perda Desa Adat, Bali menunjukkan bahwa falsafah lokal dapat diimplementasikan dalam tata kelola modern --- menjadikan Bali tidak hanya tujuan wisata dunia, tetapi juga contoh sukses tata kelola daerah berbasis harmoni dan keberlanjutan.