Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beberapa hari terakhir menjadi sorotan publik. Ia menyarankan bahwa banyak komunitas bisnis berharap penundaan pemilihan 2024 untuk meminimalkan gangguan politik dan membantu momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. "Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," ujarnya, Minggu (9/1/2022).
Tak butuh waktu lama, ragam komentar pun menghujani Bahlil, terutama dari partai-partai politik. Serentak, baik partai koalisi pemerintahan maupun oposisi menyatakan menolak adanya pernyataan Bahlil.
Meski demikian, DPR, Kemendagri, KPU dan Bawaslu menyepakati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Hal itu disepakati dalam rapat kerja Komisi II DPR di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (24/1/2022). Artinya, mengakhiri spekulasi bahwa Presiden Joko Widodo akan berusaha untuk memperpanjang masa jabatan keduanya di negara demokrasi Muslim terbesar di dunia itu.
Diketahui sebelumnya, Presiden Joko  Widodo telah berulang kali --- terkadang dengan nada tegas --- mengesampingkan kemungkinan dia menjalani masa jabatan ketiga ketika mandatnya berakhir pada Oktober 2024. Dia menggambarkan upaya oleh mereka yang mendukung perpanjangan masa jabatannya sebagai tamparan. wajah dan bentuk penghinaan.
Baca: Demokrasi di Hari Valentine 2024
Ada pendukung garis keras Jokowi dan jelas elit politik tertentu yang mendukung narasi bahwa Indonesia tidak punya pilihan selain membiarkan Jokowi memerintah lebih lama.Â
UUD 1945 yang telah diamandemen dengan jelas membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode lima tahun agar tidak terulangnya penyalahgunaan kekuasaan dan kemerosotan demokrasi konstitusional yang terlihat di masa lalu. Selama 53 tahun setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bangsa membiarkan dua orang kuat, Sukarno dan Soeharto, untuk memimpin dan membimbing negara sesuai dengan keinginan mereka.
Sukarno berkuasa selama 21 tahun dan Soeharto selama 32 tahun, di mana mereka bertindak tidak memberi ruang kepada oposisi atas nama persatuan nasional. Konstitusi pada masanya tidak mengenal batasan masa jabatan presiden karena hanya mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali.
Pelanggaran demokrasi yang paling serius di masa Sukarno terjadi pada tahun 1963 ketika ia mengangkat dirinya sendiri, melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), sebagai presiden seumur hidup. Penggantinya, Soeharto, mengikuti taktik yang sama dengan mengatur "pengesahan dengan suara bulat" oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilihnya kembali sebagai presiden berulang kali.
Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998, meninggalkan birokrasi yang korup dan ekonomi yang sakit yang terpukul keras oleh krisis keuangan Asia --- tetapi membuka jalan bagi reformasi besar-besaran yang mencakup kembalinya demokrasi. Dalam semangat reformasi, UUD 1945 telah diubah empat kali untuk membuka jalan bagi pemilihan presiden secara langsung dan untuk memastikan bahwa presiden hanya dapat menjabat dua kali lima tahun.
Setelah jatuhnya Soeharto, bangsa ini bersumpah untuk tidak mengulangi tragedi otoritarianisme. Demokrasi Indonesia yang diraih dengan susah payah telah mengembalikan hak rakyatnya untuk memilih pemimpin nasional mereka dan sebagian besar, memberikan lahan subur bagi para pemimpin lokal untuk naik ke tangga politik nasional.Â
