Dukung Jokowi Bertindak Tegas, Pelaku Pembakar Hutan Belum Dihukum

Tiga bulan lagi, hari Hutan Internasional 21 Maret, namun dunia fokus pada COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Namun bagi negara seperti Indonesia, rumah bagi kawasan hutan terluas di Asia, pandemi, ekonomi, dan hutan negara tampaknya tak terpisahkan.

Namun bagi negara seperti Indonesia, rumah bagi kawasan hutan terluas di Asia, pandemi, ekonomi, dan hutan negara tampaknya tak terpisahkan. Hutan tidak bisa dilepaskan dari mata pencaharian masyarakat Indonesia. Hutan telah lama mendukung kesejahteraan masyarakat dan, di atas semua itu, menjadi tulang punggung keindahan alam dan keanekaragaman hayati negara yang luas. Selama 12 bulan terakhir, ada beberapa perkembangan signifikan di sekitar hutan Indonesia.

Pertama, Indonesia mengukir sepotong sejarah dengan mencatat rekor laju deforestasi terendah. Deforestasi selama setahun terakhir telah turun hampir dua pertiga dari tahun sebelumnya, turun menjadi sekitar 115.000 hektar. Sebagai perbandingan, perkiraan deforestasi di Brasil untuk tahun yang sama sekitar 10 kali lipat dari angka tersebut. 

Kedua, Indonesia telah bekerja sama dengan negara-negara sekutu seperti Norwegia, Swiss, dan Inggris untuk memberlakukan undang-undang tata kelola hutan yang kuat, mencapai penegakan hukum yang lebih baik, dan menerapkan larangan pembukaan hutan yang diperkenalkan pada tahun 2019.

Ketiga, pelajaran dari musim kebakaran dari tahun-tahun sebelumnya dipraktikkan tahun lalu, dengan langkah-langkah pencegahan proaktif menghasilkan musim kebakaran dengan risiko rendah. 

Ini adalah inisiatif dari, dan didorong oleh, Presiden Joko Widodo, lulusan Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan lulus pada 1985.  Skripsinya berjudul "Studi Tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis Pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta".

Meskipun demikian, Presiden, dan Indonesia -harus menghadapi banyak kritikan. 

Sebanyak 3.403.000 hektar (ha) lahan terbakar antara tahun 2015 dan 2018 di Indonesia. Pada tahun 2015 saja lebih dari 2.600.000 ha lahan terbakar. Atas alasan ini, Greenpeace menyebutnya sebagai salah satu bencana lingkungan hidup berbesar pada abad ke-21, hingga kini.

Bank Dunia memperkirakan bahwa krisis karhutla tahun 2015 telah menghabiskan biaya 221 Triliun rupiah, yang merugikan sektor kehutanan, pertanian, pariwisata, dan industri lainnya Kabut asap menyebabkan penyakit pernapasan dan penyakit lainnya pada ratusan ribu orang di seluruh wilayah dan, menurut sebuah penelitian, kemungkinan menyebabkan lebih dari 100.000 kematian dini. Kabut asap karhutla diperkirakan sekitar 11,3 juta ton karbon per hari lepas ke atmosfer, lebih tinggi dari tingkat emisi seluruh Uni Eropa.

"99 persen kebakaran hutan itu adalah ulah manusia, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena kelalaian. Motif utamanya selalu satu, ekonomi, karena saya tahu pembersihan lahan lewat pembakaran itu adalah cara paling murah. Ini harus ditata ulang. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak dengan cara membakar. Saya minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan, baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana," kata Presiden Jokowi, dalam Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara, Jakarta, Senin, 22 Februari 2021. 

Terlepas dari krisis kebakaran hutan di Indonesia, Menurut analisis pemetaan Greenpeace Indonesia, tidak ada sanksi perdata atau administratif yang serius yang diberikan kepada sepuluh perusahaan kelapa sawit dengan luas lahan terbakar terbesar dari tahun 2015 hingga 2018.  Pemerintah Indonesia belum mencabut satu pun izin sawit akibat kebakaran hutan.